Kediri, Lingkarwilis.com – Belasan warga terdampak pembangunan Tol Kediri-Tulungagung yang mendiami Perumahan Regency Pesona Puncak Permai di Kelurahan Pojok Mojoroto protes.

Sebab nama mereka tidak masuk dalam daftar undangan agenda sosialsiasi yang dilakukan Pemprov Jatim terkait pengadaan tanah tahap II. Akses rumah mereka tertutup proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Hendrik salah satu warga mengungkapkan, terakhir mereka diajak membahas kondisi lingkungan yang terdampak Tol Kediri-Tulungagung pada Mei lalu. Tetapi, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

“Kami hanya diminta menunggu dan menunggu. Nasib kami ini seperti digantung,” kata pria berusia 40 tahun itu.

Lebih jauh hendrik mengungkapkan, di perumahannya ada puluhan warga yang rumahnya terdampak langsung pembangunan Tol Kediri-Tulungagung. Nasib mereka sudah jelas karena tanahnya sudah pasti dibeli oleh pemrakarsa tol.

Sisanya, ada 14 kepala keluarga (KK) yang nasibnya terkatung-katung. Meski mereka tidak terdampak langsung proyek tol, tetapi rumah warga tersebut tertutup akses tol. Praktis mereka tidak bisa keluar dari perumahan.

“Kami meminta agar tanah kami dibeli sekalian. Bukan sekadar dibikinkan akses keluar karena lingkungan kami sudah hilang,” keluh bapak dua anak itu.

Seperti halnya belasan KK di Kelurahan Pojok yang terkatung-katung, ribuan bidang tanah lain yang sudah pasti terdampak pun nasibnya belum jelas.

Hingga saat ini, baru ada 13 KK di Kelurahan Semampir yang tanahnya sudah dibebaskan. Ribuan bidang sisanya masih dalam proses. Bahkan, masih banyak titik yang proses pendataannya belum selesai.

Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri Jany Danny Assa melalui Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Tutur Pamuji yang dikonfirmasi tentang nasib belasan KK warga di Kelurahan Pojok menyebut, di pengadaan tanah tahap 2 memang tanah mereka belum masuk.

“Itu solusinya masuk penlok (penetapan lokasi, Red) 3 di tahap berikutnya. Karena kemarin waktu dibahas itu (warga terdampak di Kelurahan Pojok, Red), penlok 2 yang ini (diumumkan 5 September, Red) sudah berjalan. Sudah mengurus perizinan. Jadi belum bisa disusulkan,” jelas Tutur.***

Reporter : Achmad Fitriyadi

Editor : Hadiyin