GMNI Soroti Uang Kuliah Tunggal Mahal, Ini Komentarnya

Soroti Uang Kuliah Tunggal Mahal, Ini Sikap Sekjend GMNISekjend DPP GMNI Muh Ageng Dendy Setiawan (abdul aziz)

LINGKARWILIS.COM – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pendidikan seharusnya dapat membantu meningkatkan keterampilan lunak sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Namun, tingginya biaya UKT menghambat peningkatan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Muh Ageng Dendy Setiawan, Sekjen DPP GMNI, dalam rilis yang diterima oleh LINGKARWILIS.COM, Sabtu (18/5).

Baca juga : 3 Info Lowongan Kerja Kediri dan Sekitarnya Mei 2024, Ini Kualifikasi Lengkapnya! 

Dendy menyebut bahwa mahalnya UKT telah dirasakan dan menuai kritik dari mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah harus menyediakan dan menjamin pendidikan yang baik dan berkualitas untuk warga negara Indonesia.

“Pendidikan di Indonesia seharusnya disediakan dan dijamin oleh pemerintah bagi warga negara agar bisa meningkatkan keterampilan lunak dan karakter masyarakat. Penerima KIP Kuliah perlu dievaluasi agar tepat sasaran, dan jika kurang, jumlahnya harus ditambah agar masyarakat kecil juga merasakan manfaatnya secara merata,” jelasnya.

Baca juga : Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Banyuwangi, Ini Infonya

Dendy, begitu sapaan akrabnya, menyatakan bahwa pendidikan adalah dasar untuk kemajuan suatu bangsa.

“Jika biaya pendidikan mahal, maka hanya sedikit masyarakat yang dapat mengaksesnya karena kendala biaya. Perlu diingat, pendidikan adalah fondasi untuk kemajuan bangsa. Jika biaya pendidikan mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 mungkin hanya akan menjadi wacana,” tegasnya.

Selain itu, Dendy menambahkan bahwa negara harus hadir dalam meningkatkan kapasitas SDM masyarakatnya dengan menekan biaya pendidikan serendah mungkin namun tetap berkualitas unggul.

Sekjen DPP GMNI juga mengkritik pelatihan Kartu Prakerja yang belum memberikan dampak signifikan.

Ia menambahkan bahwa negara harus hadir dalam menjamin pendidikan masyarakatnya untuk peningkatan kapasitas SDM, salah satunya dengan biaya pendidikan yang terjangkau serta kualitas yang unggul. Kartu Prakerja juga belum memberikan dampak yang signifikan.

“Jangan sampai program ini hanya menguntungkan elit saja tanpa memikirkan dan memastikan targetnya tercapai dan berhasil,” terangnya.

Dendy juga menegaskan bahwa GMNI akan terus mengawal isu pendidikan, termasuk agar UKT tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawal isu pendidikan, salah satunya mengenai kenaikan UKT yang mengancam masyarakat tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan karena mahalnya biaya,” pungkasnya.***

Reporter : Abdul Aziz

Editor : Hadiyin

Leave a Reply