Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah poster dengan tuntutan, antara lain terkait penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, pencemaran limbah kotoran sapi di Pudak, penghentian aktivitas tambang ilegal, dan evaluasi program dana Rp 10 juta per tahun untuk RT.
Aksi tersebut mencapai puncak ketegangan ketika mahasiswa berhasil masuk ke area perkantoran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan rumah dinas Bupati setelah gagal bertemu langsung dengan Bupati.
Ketua PC PMII Ponorogo, Hanif Zein, menyampaikan empat tuntutan yang dianggap sebagai permasalahan di Kabupaten Ponorogo.
“Kami juga minta evaluasi program dana Rp 10 juta per tahun untuk RT yang dianggap tidak efektif,” ujarnya.
Hanif Zein menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mereka akan kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tindakan sendiri.
