Pemasangan Ratusan APK di Ponorogo Melanggar Aturan, Ini Kata Satpol PP

Ratusan APK Langgar Aturan, Ini Pesan Menohok Satpol PP Ponorogo ke Bawaslu dan KPUKepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo, Joko Waskito

Ponorogo, LINGKARWILIS –  Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang di wilayah Ponorogo sampai saat ini belum mendapatkan izin resmi.

Bahkan, jumlah pasangan APK, baik calon legislatif maupun partai, yang melanggar peraturan semakin meningkat, terutama di sepanjang median jalan dan bundaran jalan di Ponorogo.

Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo, Joko Waskito, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mencopot ratusan APK tersebut.

Baca Juga : Soal Program PTSL di Desa Semen, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Langsung Respon, Segera Turun Menggali Informasi   

Joko menjelaskan bahwa wewenang pencabutan dan penertiban berada di tangan Satpol PP, tetapi Satpol PP bekerja atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama masa kampanye ini.

“Kewenangan pencabutan dan penertiban memang berada di tangan Satpol. Namun, Satpol bekerja atas nama Bawaslu dan KPU selama masa kampanye ini,” ungkap Joko Waskito kepada KORANMEMO.COM pada Rabu (20/12/2023).

Joko menyatakan bahwa Satpol PP akan melakukan pencabutan APK yang melanggar aturan setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Meskipun telah dilakukan koordinasi bersama Bawaslu untuk menertibkan ratusan APK, hingga saat ini belum ada rekomendasi resmi untuk penertiban tersebut.

“Seharusnya hari ini merupakan hari penertiban berdasarkan hasil koordinasi, tetapi ternyata tidak dilakukan. Mungkin masih memerlukan kajian lebih lanjut,” jelas Joko.

Dia juga menjelaskan bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk dipasangi atribut partai melibatkan tiang listrik, pohon yang dipaku, serta lintasan di jalan.

Pemasangan APK juga tidak diizinkan di median jalan bundaran, kantor pemerintahan, sekolah, dan area rumah ibadah.

“Hingga saat ini, belum ada tindakan karena masih menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu untuk pencabutan. KPU biasanya juga sudah menentukan lokasi yang dapat dipasangi APK,” tambahnya.

Sebagai informasi, data dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa sudah ada 659 APK yang dipasang dengan melanggar aturan, dengan kecamatan Ponorogo menjadi yang paling banyak terdampak.***

Reporter : Soni Dwi Prasetyo

Editor : Hadiyin

Leave a Reply