Pemkab Kediri Genjot Sertifikasi Tanah di Tahun 2024,  Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar

Pemkab Kediri Genjot Sertifikasi Tanah di Tahun 2024, Siapkan Anggaran Rp 5 MiliarWakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mendampingi Menteri Agraria dan Pertanahan dalam acara penyerahan sertifikat (ist)

Kediri, LINGKARWILIS.COM –  Pemerintah Kabupaten Kediri berencana akan meningkatkan capaian program sertifikasi pertanahan di tahun 2024 setelah sebelumnya di tahun 2023 sudah menyelesaikan sebanyak 84.887 bidang tanah.

Diantaranya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun sertifikat hak aset dan wakaf Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara (BMN), serta sertifikat perorangan..

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menjabarkan, dengan dana hibah melalui Pola Tri Juang Pemkab Kediri mendukung percepatan Program PTSL pada 2024 ini.

Baca juga : Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Tentang Hari Libur Tahun 2024, Ada 16 Hari, Ini Daftarnya

“dana yang disediakan dari APBD Rp 5 miliar tahun 2024, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp 4 miliar,” kata wakil bupati yang akrab disapa Dewi, di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (1/2/2024).

Dewi Mariya Ulfa menegaskan Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal memberi legalitas hak atas tanah.

“Karena memang masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan dan menanti-nanti program ini sebagai salah satu harapan untuk memiliki sertifikat atas tanah mereka,” lanjutnya.

Baca juga :  Sebanyak Delapan Polda di Indonesia Akan Punya Dittipidsiber

Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sertifikasi pertanahan juga berfungsi dalam menghilangkan permasalahan sengketa dan tumpang tindih lahan.

Menyikapi permasalahan yang mungkin terjadi, Dewi berharap capaian program sertifikasi pertanahan dapat meningkat. Baik Program PTSL maupun sertifikat hak aset dan wakaf di Kabupaten Kediri.

“Semoga di tahun 2024 ini kita bisa meningkatkan capaian untuk kepemilikan tanah oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, target capaian tersebut menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Bahwasannya Kabupaten Kediri hingga kini telah menyelesaikan legalisasi sertifikat tanah sebanyak 83 persen.

Baca juga : ASN yang Pindah ke IKN Akan Dapat Tunjangan Pionir, Ini Infonya

Sebagaimana persentase itu menjadi acuan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan sertifikasi guna mencapai predikat sebagai wilayah yang memiliki kelengkapan administrasi secara terorganisir.

Lantaran, kata Hadi, apabila sinergisitas antara BPN dan pemerintah daerah dalam membahas penyelesaian program agraria dan penataan aset terjalin dengan baik, pihaknya meyakini kesejahteraan rakyat juga akan meningkat.

“Untuk sertifikasi tanah sudah selesai kurang lebih 83 persen, tinggal 17 persen lagi. Artinya seluruh bidang tanah di Kabupaten Kediri akan terdata, baik secara spasial maupun yuridis. Maka itu masuknya tidak ada Gap (celah),” jelas Hadi.

Adapun, Menteri ATR/BPN telah menyerahkan sertifikat kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sejumlah 348 sertifikat aset, Kodim 0809 sebanyak 8 sertifikat, Provinsi Jawa Timur 47 sertifikat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker PPBS 25 sertifikat, Kementerian PUPR Satker PJR 2 sertifikat.

Kemudian, Kementerian Agama 2 sertifikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 1 sertifikat, Nadhlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri 77 sertifikat, Pondok Pesantren Al Ma’ruf Pare 1 sertifikat, dan 1 sertifikat perorangan.

Selain penyerahan yang berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mangli Dian Persada terhadap 200 kepala keluarga di Desa Puncu Kabupaten Kediri.***

Editor : Hadiyin

Leave a Reply