Warga Kelurahan Gayam yang Terdampak Tol Kediri – Tulungagung Pasang Banner Tolak Nilai Ganti Rugi Tanah

Terdampak Tol Kediri - Tulungagung, Warga Gayam Pasang Banner Tolak Harga Tanah Yang Ditetapkan KJPPBanner yang dipasang warga Gayam yang tidak setuju dengan nilai yang diberikan (dea)

Kediri, LINGKARWILIS.COM – Warga Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri memasang banner berisi penolakan nilai ganti rugi yang diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

“Masyarakat kemarin Jumat tanggal 22 Desember melakukan musyawarah dan banner ditandatangani oleh 35 orang,” ungkap warga yang sering disapa Ila tersebut, salah satu pemilik tanah terdampak.

Saat ini masyarakat masih menunggu perbaikan administrasi karena sebelumnya masih ada administrasi yang keliru. Dimana jenis tanah yang tidak sesuai seperti milik Ila yang seharusnya tanah pekarangan ditulis dengan tanah pertanian.

Baca Juga : Satreskrim Polres Kediri Ungkap Kasus Pembunuhan Pelajar Asal Desa Kepung, Untuk Pelakunya, Ini Keterangan Kasatreskrim   

Setelah perbaikan administrasi barulah masyarakat bisa melihat berapa nilai ganti rugi baru yang diberikan.

“Saya tidak mau berandai-andai yang belum terjadi,” ungkap Ila saat ditanya apakah ia akan menempuh jalur pengadilan jika nilai yang diberikan belum sesuai.

Diberitakan sebelumnya masyarakat Kelurahan Gayam yang terdampak sejumlah 121 bidang yang mana 37 bidang sudah dilakukan musyawarah tahap pertama.

Hasil yang diberikan oleh tim KJPP kepada masyarakat tidak disetujui oleh masyarakat karena harga yang di bawah harga pasaran.

Kendati demikian pada Kamis 21 Desember 2023, sejumlah 13 orang telah menerima Uang Ganti Rugi (UGR) telah menyetujui harga yang diberikan oleh KJPP.

Sebanyak 13 orang tersebut adalah pemilik dari 15 bidang terdampak di kelurahan Gayam.

Untuk yang belum setuju karena masih adanya perbaikan administrasi akan dijadwalkan musyawarah kedua sebelum diberikan UGR kepada masyarakat yang telah setuju.

“Untuk masyarakat yang tidak setuju nanti bisa menyampaikan pada pihak KJPP, atau mengajukan keberatan ke pengadilan. Karena sifat penilaian KJPP itu final,” ungkap  Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Tutur Pamuji.

Meskipun masyarakat sudah membuat surat pernyataan dan memasang banner, nantinya masyarakat yang tidak setuju harus menempuh jalur hukum yaitu ke pengadilan untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan sebagai ganti rugi.***

Reporter : Dhea Safira
Editor :  Hadiyin

Leave a Reply