LINGKARWILIS.COM Pemerintah kembali membuka pendaftaran CPNS 2024, sudahkah kamu mempersiapkan berbagai contoh soal SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) untuk menghadapi ujian CAT nanti?
Nantinya soal SKD CPNS 2024 yang akan diujikan terdiri dari 3 materi diantaranya TWK (Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Supaya siap menghadapi ujian, maka dari itu contoh soal SKD CPNS 2024 bisa menjadi referensi penting bagi peserta untuk memahami format soal dan jenis pertanyaan yang akan dihadapi.
Kami akan memberikan beberapa contoh soal SKD CPNS 2024 materi TWK dalam bentuk pilihan ganda beserta Jawaban.
Setkab dan Kemensetneg Buka Pendaftaran CPNS, Ada Kategori Khusus, Salah Satunya Pelamar dari Papua
Contoh Soal SKD CPNS 2024
- Apa yang dimaksud dengan “Citacita hukum” dalam Pancasila?
A Tujuan negara yang ingin dicapai
B. Peraturan perundangundangan
c. Prinsip dasar hukum internasional
D. Undangundang dasar negara
Jawaban: A. Tujuan negara yang ingin dicapai
- Pasal berapa dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia?
A. Pasal 28
B. Pasal 27
C. Pasal 29
D Pasal 30
Jawaban: A. Pasal 28
- Salah satu amandemen UUD 1945 dilakukan pada tahun berapa?
A 1999
B 2002
C 2004
D 2006
Jawaban: A. 1999
- Dalam konteks UUD 1945, lembaga negara manakah yang berwenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan?
A. DPR
B. MPR
C. MA
D. DPD
Jawaban: B. MPR
- Apa tujuan utama dari Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya alam?
A. Mengatur kepemilikan pribadi
B. Mengatur sistem perekonomian
C. Mengatur pengelolaan sumber daya alam
D. Mengatur hak milik asing
Jawaban: C. Mengatur pengelolaan sumber daya alam
- Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” diartikan sebagai:
A. Beragam tetapi tetap satu
B. Satu negara satu identitas
C. Berbagai agama dalam satu negara
D. Persatuan dalam perbedaan
Jawaban: D. Persatuan dalam perbedaan
- Apa fungsi utama dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem pemerintahan Indonesia?
A. Menyusun undangundang
B. Mengawasi jalannya pemerintahan
C. Mewakili daerah dalam pembuatan undangundang
D. Menetapkan anggaran negara
Jawaban: C. Mewakili daerah dalam pembuatan undang-undang
- Dalam struktur pemerintah Indonesia, lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum?
A. MA (Mahkamah Agung)
B. MK (Mahkamah Konstitusi)
C. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
D. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
Jawaban: B. MK (Mahkamah Konstitusi)
- Apa yang dimaksud dengan “dekonsentrasi” dalam konteks sistem pemerintahan daerah di Indonesia?
A. Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah
B. Pengalihan kekuasaan kepada lembaga lokal
C. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara
D. Pembagian tugas kepada pejabat pusat di daerah
Jawaban: D. Pembagian tugas kepada pejabat pusat di daerah
- Siapa yang bertanggung jawab untuk mengajukan RUU (Rancangan UndangUndang) dalam sistem pemerintahan Indonesia?
A. Presiden
B. DPR
C. MA
D. DPD
Jawaban: A. Presiden
- Siapa yang dikenal sebagai bapak pendiri Republik Indonesia yang juga menjadi Ketua Panitia Sembilan?
A. Soekarno
B. Mohammad Hatta
C. Soepomo
D. Ahmad Soebardjo
Jawaban: D. Ahmad Soebardjo
- Peristiwa yang dikenal sebagai “Peristiwa 1 Maret 1949” merupakan:
A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B. Serangan Umum 1 Maret
C. Perjanjian Linggarjati
D. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jawaban: B. Serangan Umum 1 Maret
- Apa nama gerakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda?
A. Perang Diponegoro
B. Perang Aceh
C. Perang Kemerdekaan
D. Perang Jawa
Jawaban: A. Perang Diponegoro
- Apa nama sistem pemerintahan yang diterapkan selama masa Orde Baru?
A. Demokrasi Pancasila
B. Demokrasi Terpimpin
C. Demokrasi Liberal
D. Demokrasi Nasional
Jawaban: B. Demokrasi Terpimpin
- Apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949?
A. Kesepakatan untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia
B. Pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Indonesia
C. Penetapan batas wilayah Indonesia
D. Pembentukan negara federal
Jawaban: A. Kesepakatan untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia
- Menurut UUD 1945, apakah hak warga negara Indonesia yang tidak boleh dicabut?
A. Hak atas pekerjaan
B. Hak untuk memiliki tanah
C. Hak atas kebebasan beragama
D. Hak atas kesehatan
Jawaban: C. Hak atas kebebasan beragama
- Apa kewajiban utama warga negara dalam UUD 1945 terkait dengan pertahanan dan keamanan negara?
A. Membayar pajak
B. Melaksanakan pelayanan publik
C. Menjaga ketertiban masyarakat
D. Mengikuti pendidikan
Jawaban: C. Menjaga ketertiban masyarakat
- Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut UUD 1945?
A. Hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara
B. Hak-hak yang diberikan oleh pemerintah
C. Hak yang hanya berlaku bagi warga negara tertentu
D. Hak yang dapat diubah sesuai undang-undang
Jawaban: A. Hakhak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara
- Dalam konteks UUD 1945, apakah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia?
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Apa yang menjadi landasan hukum untuk hakhak pendidikan di Indonesia?
A. UndangUndang Pendidikan Nasional
B. UUD 1945 Pasal 31
C. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Jawaban: B. UUD 1945 Pasal 31
- Siapa yang memiliki wewenang untuk mengesahkan RUU menjadi UndangUndang?
A. Presiden
B. DPR dan Presiden
C. Mahkamah Konstitusi
D. MPR
Jawaban: B. DPR dan Presiden
- Apa yang menjadi tujuan dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia?
A. Mengurangi kekuasaan pusat
B. Meningkatkan efisiensi administrasi
C. Menyederhanakan pengambilan keputusan
D. Memperkuat kontrol pusat
Jawaban: B. Meningkatkan efisiensi administrasi
- Apa yang dimaksud dengan “UUD Negara Republik Indonesia” dalam konteks UUD 1945?
A. UndangUndang Dasar 1945
B. UndangUndang tentang Negara Kesatuan
C. Peraturan Pemerintah tentang UUD
D. Peraturan Presiden mengenai UndangUndang
Jawaban: A. UndangUndang Dasar 1945
- Apa perbedaan utama antara sistem pemerintahan Presidensial dan Parlamenter?
A Dalam sistem presidensial, presiden juga kepala pemerintahan, sementara dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri
B. Dalam sistem parlementer, presiden memimpin eksekutif, sedangkan dalam sistem presidensial, perdana menteri memimpin eksekutif
C. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan tidak memiliki kekuasaan legislatif, sementara dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan juga anggota legislatif
D. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam sistem presidensial dipilih oleh parlemen
Jawaban: A. Dalam sistem presidensial, presiden juga kepala pemerintahan, sementara dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri
- Apa fungsi dari lembaga legislatif di Indonesia?
A. Menjalankan kekuasaan eksekutif
B. Mengawasi pelaksanaan undangundang
c. Membuat dan mengesahkan undangundang
D. Mengadili pelanggaran hukum
Jawaban: C. Membuat dan mengesahkan undangundang
- Apa yang dimaksud dengan “Pluralisme” dalam konteks masyarakat Indonesia?
A. Kesetaraan hak antar kelompok etnis
B. Pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan suku
C. Persamaan status sosial antara semua warga
D. Pembagian kekuasaan secara merata
Jawaban: B. Pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan suku
- Apa yang menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia?
A. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
B. UUD 1945 Pasal 28
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Pemerintah
Jawaban: A. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Apa yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi Pancasila?
A. Perekonomian yang dikelola oleh swasta
B. Perekonomian yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah
C. Perekonomian yang mengutamakan kepentingan umum dengan memberikan ruang bagi kepemilikan swasta
D. Perekonomian yang bersifat sosialistis
Jawaban: C. Perekonomian yang mengutamakan kepentingan umum dengan memberikan ruang bagi kepemilikan swasta
- Apa yang dimaksud dengan “Kedaulatan rakyat” dalam konteks pemerintahan Indonesia?
A. Hak rakyat untuk memilih pemimpin
B. Kekuatan pemerintah untuk mengatur rakyat
C. Kekuasaan rakyat untuk membuat keputusan politik
D. Hak rakyat untuk mendirikan partai politik
Jawaban: C. Kekuasaan rakyat untuk membuat keputusan politik
- Apa makna dari frasa “negara hukum” dalam konteks UUD 1945?
A. Negara yang tunduk pada undangundang dan hukum
B. Negara yang memiliki undangundang sebagai dasar hukum
C. Negara yang memiliki lembaga hukum yang kuat
D. Negara yang mengatur semua aspek kehidupan melalui hukum
Jawaban: A. Negara yang tunduk pada undangundang dan hukum
Itulah beberapa contoh soal SKD CPNS 2024 yang bisa menjadi bahan belajar, buatlah jadwal belajar yang terstruktur supaya kamu bisa memahami semua materi yang diujikan.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
