Blitar, LINGKARWILIS.COM – Jumlah klaim BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mencapai angka yang signifikan. Selama enam bulan pada tahun 2024, dana yang belum cair tercatat sebesar Rp 5 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar sekaligus Dewan Pengawas RSUD Mardi Waluyo, Dharma Setyawan, mengakui bahwa hingga awal 2025, klaim yang belum terbayarkan masih cukup besar.
Jika tidak segera diselesaikan, kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi pelayanan rumah sakit terhadap pasien.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi atas permasalahan ini,” ujar Dharma Setyawan, Selasa (7/1/2025).
Baca juga : Penjualan Ternak Sapi di Kediri Menurun Akibat PMK
Terungkapnya dana miliaran rupiah yang masih pending ini mencuat setelah pihak rumah sakit dan dewan pengawas melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Blitar.
Dharma menjelaskan bahwa klaim sebesar Rp 5 miliar tersebut merupakan akumulasi tagihan dari enam bulan terakhir di tahun 2024 yang belum dibayarkan. Ia juga menyebutkan bahwa situasi serupa tidak hanya terjadi di Kota Blitar, melainkan juga di sejumlah rumah sakit lain di Indonesia.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran ini, apakah terkait masalah administrasi atau teknis lainnya,” tambahnya.
Baca juga : DKPP Perketat Lalu Lintas Ternak di Kabupaten Kediri
Dharma berharap melalui rapat tersebut, kendala yang dialami RSUD Mardi Waluyo dapat disampaikan dengan jelas, sehingga menghasilkan solusi konkret untuk permasalahan ini.
Sementara itu, Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, M. Muchlis, menuturkan bahwa dalam rapat tersebut, pihak DPRD meminta rumah sakit untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai klaim BPJS yang masih tertunda, ia optimistis masalah ini dapat segera terselesaikan.
“Kami berharap solusi segera ditemukan agar operasional rumah sakit tidak terganggu,” kata Muchlis.
Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyarankan agar pihak rumah sakit segera menjalin koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pihaknya juga berencana memanggil BPJS Kesehatan untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.
“Kami akan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan solusi terbaik,” pungkasnya.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin