Kediri, LINGKARWILIS.COM – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri kembali menjadi sorotan karena dugaan maraknya praktik pungutan liar (pungli). Keluhan masyarakat mengenai biaya pengurusan sertifikat tanah yang jauh melebihi ketentuan telah mengundang reaksi dari berbagai pihak.
“Beberapa waktu ini santer diberitakan terkait biaya pada program PTSL di Kabupaten Kediri yang disinyalir tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni sebesar Rp150 ribu,” ungkap Advokat Agus Setiawan, S.H., Rabu (19/6/2024) di kantornya.
Agus menegaskan bahwa penetapan biaya pengurusan sertifikat PTSL di luar ketentuan yang berlaku masuk kategori pungli.
Baca juga : Lowongan Kerja Kediri dan Sekitarnya Juni 2024, Paramarta Toko Kue Buka Kesempatan Menarik
“Jika ada oknum perangkat desa atau kelompok masyarakat (pokmas) yang meminta pembayaran lebih dari ketentuan, maka tindakan tersebut jelas menyalahi aturan,” tegasnya.
Program PTSL merupakan kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dan menghindari sengketa tanah. Berdasarkan SKB 3 Menteri, biaya PTSL di wilayah Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp150 ribu.
Baca Juga : Pj Wali Kota Kediri Salat Idul Adha di Masjid Al Bina’i dan Tinjau RPH, Ini Infonya
Agus juga menyatakan bahwa Panitia PTSL yang terbukti melakukan pungli bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e tentang Pidana Korupsi dan Pasal 423 KUHP.
“Jika ada kekurangan biaya yang dibutuhkan, kekurangan tersebut harus dibebankan secara fisik kepada peserta tanpa pungutan tambahan dalam bentuk uang,” tambahnya.
Sementara itu Luqman Aldi Perdana, S.H., M.H., menambahkan bahwa setiap biaya tambahan yang timbul di luar ketentuan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Meskipun pungutan tambahan itu berdasarkan kesepakatan, tetap tidak diperkenankan jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Pungutan tanpa dasar hukum yang jelas termasuk pungli,” kata Luqman.
Tahun ini, Kabupaten Kediri memiliki 57 desa yang mendapatkan program PTSL dengan total kuota 56.184 bidang tanah. Biaya pengurusan sertifikasi tanah tersebut rata-rata dipatok Rp 600 ribu per bidang, jauh di atas ketentuan yang ditetapkan.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
