Kediri, LINGKARWILIS.COM – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri pada Jumat (23/8/2024) sore.
Dalam aksinya, mereka membawa bendera organisasi mahasiswa dan spanduk bertuliskan “Boikot Pilkada”. Mahasiswa bergantian melakukan orasi di depan kantor DPRD, sementara situasi sempat memanas dengan terjadi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian.
Kericuhan bertambah ketika beberapa pengunjuk rasa melempar botol ke arah halaman kantor DPRD, sebagai bagian dari upaya mereka untuk masuk dan menyampaikan tuntutan secara langsung.
Baca juga : Pemkot Kediri Paparkan Hasil Reviu Masterplan Smart City Tahun 2024 Guna Tentukan Arah Pembangunan
“Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Fajrul, salah satu mahasiswa.
Kondisi ini menyebabkan kemacetan parah di Jalan Mayor Bismo, di mana banyak kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa memutar balik.
Unjuk rasa ini merupakan bagian dari aksi protes mahasiswa terkait Pilkada. Setidaknya ada 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa, di antaranya :
1. Kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, bukan pejabat.
2. Hentikan upaya dinasti politik dan politik kepentingan.
3. Patuhi putusan MK No. 60 dan 70 terkait Pilkada.
4. Tolak revisi UU Pilkada.
5. Hentikan perubahan UU tanpa aspirasi publik.
6. DPR harus menjalankan tugas demi rakyat, bukan penguasa.
7. KPU harus segera melayangkan PKPU sesuai putusan MK.
8. Partai politik harus junjung tinggi demokrasi.
9. Pemerintah dan DPR harus ingat sumpah jabatan.
10. Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
Meski unjuk rasa para mahasiswa sempat memanas namun situasi di lokasi kini berangsur-angsur kondusif. Mahasiswa tetap berkomitmen mengawal tuntutan hingga tuntas.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
