Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si., bersama Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memimpin langsung pembebasan MD (30), seorang warga yang menjadi korban pemasungan di Dusun/Desa Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk.
Langkah ini merupakan bagian dari program Jawa Timur Zero Pasung yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk menghapus praktik pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Proses pembebasan yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025) ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Baca juga : Perjuangkan Nilai Ganti Rugi Proyek Tol Kediri-Tulungagung, Puluhan Warga Desa Tiron Pergi ke Jakarta
Setelah dibebaskan, MD dibawa ke Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan pendampingan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya guna perawatan lebih lanjut.
Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 460/11166/031/2014 tentang Pembebasan Korban Skizofrenia yang Dipasung.
“Kami berkomitmen untuk menghapus praktik pemasungan di Jawa Timur melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut data dari aplikasi e-Pasung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, hingga 31 Januari 2025, masih terdapat 253 orang yang mengalami pemasungan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Pada kegiatan kali ini, pemerintah berhasil membebaskan lima ODGJ, yang terdiri dari satu perempuan dan empat laki-laki dari lima kecamatan berbeda.
Namun, salah satu tantangan utama adalah kasus repasung, di mana ODGJ yang sebelumnya telah dibebaskan kembali dipasung oleh keluarganya. Beberapa di antaranya adalah:
- Ro: Dibebaskan pada 2019, kembali dipasung sejak 2020.
- MA: Dibebaskan pada 2022, kembali dipasung sejak 2023.
- El: Dibebaskan pada 2018, kembali dipasung sejak 2019.
- Pur: Dibebaskan pada 2019, kembali dipasung sejak 2020.
Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menekankan bahwa upaya pembebasan ODGJ harus diikuti dengan pendampingan berkelanjutan agar mereka tidak kembali dipasung.
“Tidak cukup hanya membebaskan, kita juga harus memastikan mereka mendapatkan penanganan medis dan dukungan sosial yang memadai agar tidak kembali dipasung,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak ODGJ serta menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik.
Dinas Sosial Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait akan meningkatkan sistem pendampingan agar kasus repasung dapat diminimalkan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat, diharapkan program Jawa Timur Zero Pasung dapat segera terwujud, memberikan harapan baru bagi ODGJ untuk hidup lebih bermartabat dan mendapatkan haknya sebagai warga negara.***
Reporter: Andik Sukaca
Editor : Hadiyin
