Blitar, LINGKARWILIS.COM – Polres Blitar Kota tetap bersikukuh menutup tambang pasir ilegal yang beroperasi di sepanjang aliran lahar Kelud. Keputusan ini diambil karena aktivitas tambang tanpa izin dinilai merusak lingkungan dan sebagian besar penambang belum memiliki izin resmi.
Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, menegaskan hal tersebut usai menggelar audiensi dengan perwakilan penambang pasir yang mendatangi Mapolres Blitar Kota, Senin (3/3/2025).
“Iya, baru saja kami audiensi dengan para penambang. Namun, kami tetap menegaskan bahwa aktivitas tambang harus sesuai dengan ketentuan negara, yaitu memiliki izin dari Kementerian ESDM. Jika tetap beroperasi secara ilegal, dampaknya bisa merugikan masyarakat luas,” ujar AKBP Titus.
Baca juga : Wali Kota Kediri Mbak Nanda Serahkan LKPD Kepada BPK Perwakilan Jawa Timur
Audiensi berlangsung di ruang Polres Blitar Kota dengan dihadiri perwakilan pekerja tambang, pedagang, dan warga sekitar. Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menerima keluhan dari masyarakat dan berjanji akan menyampaikannya kepada pihak terkait.
“Kami menampung aspirasi mereka dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi,” tambahnya.
AKBP Titus menjelaskan bahwa keputusan menutup tambang pasir ilegal didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk risiko lingkungan. Jika penambangan terus dilakukan tanpa kontrol yang baik, aliran sungai bisa semakin dangkal dan berpotensi menyebabkan banjir.
Baca juga : Kembali Nahkodai PKK Kabupaten Kediri, Mbak Cicha Siap Sinergi Sukseskan Program Pemerintah
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penambangan secara ilegal. Sudah ada kasus di mana aktivitas tambang merusak aliran air yang dibutuhkan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penambangan pasir tetap diperbolehkan, tetapi hanya bagi yang telah mengantongi izin resmi. Saat ini, hanya lima perusahaan yang memiliki izin, sementara sekitar 15 penambang masih beroperasi tanpa izin.
“Aspirasi mereka akan menjadi bahan diskusi dengan Forkopimda untuk mencari solusi terbaik. Kami tetap mengimbau agar tambang manual tetap mengikuti aturan,” kata AKBP Titus.
Sementara itu, salah satu perwakilan penambang pasir, Endang, berharap ada kebijakan yang memungkinkan mereka kembali bekerja. Menurutnya, para penambang sudah enam bulan menganggur dan tabungan mereka telah habis.
“Kami hanya ingin diizinkan menambang lagi, karena ini satu-satunya mata pencaharian kami,” ujar Endang.
Sebagai informasi, Polres Blitar Kota telah menutup sejumlah lokasi tambang pasir ilegal di aliran lahar Kelud, termasuk di Kalibladak, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
