LINGKARWILIS.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jombang secara tegas meminta agar Bupati Jombang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama antara Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam dengan 17 mitra usaha.
Ketua Fraksi PKB, M. Subaidi Muchtar menilai bahwa pola kemitraan yang berjalan saat ini telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan milik daerah tersebut.
“Pasal 8 ayat (1) huruf f jelas diabaikan. Ini membahayakan keberlangsungan usaha PDP Panglungan,” tegas Subaidi dalam pernyataannya pada Rabu (11/6/2025).
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Anas Burhani menambahkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab secara moral dan politik dalam menjaga aset milik daerah.
Dari Downhill hingga E-Sport, Kota Batu Jadi Tuan Rumah 18 Cabor Porprov 2025
Ia menyoroti bahwa jika praktik kemitraan yang dinilai bermasalah ini terus dibiarkan, Perumda Panglungan bisa berubah menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi PKB pun mendorong Bupati Jombang, yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), bersama jajaran manajemen PDP untuk segera melakukan langkah konkret demi memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan transparan.
Sebagai informasi, Agus Mujiono baru saja dilantik menjadi Direktur Perumda Panglungan Wonosalam pada 26 Mei 2025, menggantikan Much Rony yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Masa awal kepemimpinan Agus langsung dihadapkan pada persoalan besar, termasuk penataan ulang manajemen dan penyelesaian utang lama.
Pelantikan Agus dilakukan tak lama setelah mantan direktur sebelumnya, Tjahja Fadjari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jombang. (st2)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
