Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) ini melibatkan DKPP, Disperindag, Dispertabun, DLH, MPP, Kopusmik, dan DPMPD.
Setiap OPD memiliki peran, tugas, serta target evaluasi masing-masing untuk menjamin keberlangsungan SPPG yang aman dan nyaman, sesuai tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah. Keberadaan ahli gizi di setiap SPPG diwajibkan guna memastikan bahan pangan yang diolah benar-benar aman.
Kepala Dinkes Kabupaten Kediri, dr. Ahmad Khatib, menyampaikan hal tersebut pada Jumat (3/10) siang di kantor Pemkab Kediri. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat mulai dari kebersihan lingkungan, kualitas bahan pangan, penyajian, hingga ketepatan distribusi MBG kepada para siswa.
Baca juga : Paguyuban Jaranan Kota Kediri Gelar Pentas untuk Sambut Kepala Disbudparpora Baru
“Kami tidak ingin kasus keracunan siswa terjadi di Kabupaten Kediri seperti yang menimpa daerah lain. Satgas ini dibentuk untuk memastikan MBG aman dikonsumsi, meski di tiap SPPG sudah ada ahli gizi,” jelas Khatib.
Ia menambahkan, seluruh SPPG di Kabupaten Kediri wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) yang segera diterbitkan pemerintah daerah. Menurutnya, SLHS merupakan bentuk jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan MBG bagi siswa penerima manfaat.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
