Blitar, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kota Blitar menghadapi kekosongan pada sembilan posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga awal April 2026. Kondisi ini mendorong Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, untuk segera mengambil langkah percepatan pengisian jabatan.
Wali kota yang akrab disapa Mas Ibin itu mengakui, sejumlah OPD saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kekosongan jabatan tersebut mayoritas disebabkan pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas.
Ia menegaskan, proses pengisian jabatan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Untuk sementara, kepemimpinan OPD dipegang oleh Plt guna menjaga stabilitas kinerja organisasi.
Adapun sembilan OPD yang saat ini belum memiliki kepala definitif meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mardi Waluyo, Staf Ahli, BKPSDM, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Kekosongan terbaru terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah pejabat sebelumnya, Yudha Budiono, resmi memasuki masa pensiun per 1 April 2026.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
