Kediri, LINGKARWILIS.COM – Para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diminta melakukan pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani skema Work From Home (WFH). Pengawasan ini penting untuk memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, bukan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian.
Pemantauan dilakukan melalui Sistem Informasi Presensi (Sipres) yang mewajibkan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari. Langkah ini menjadi tanggung jawab kepala dinas guna memastikan disiplin pegawai tetap terjaga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, M.AP menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pekerjaan. Ia meminta kepala dinas mampu mendorong dan memotivasi pegawai agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus menjaga kinerja tetap optimal.
Baca juga : Balita 3 Tahun Ditemukan Meninggal di Ngronggo Kediri, Polisi Lakukan Olah TKP
“Apabila ada kelalaian dan WFH disalahartikan sebagai hari libur, maka OPD harus memberikan teguran tegas. Kebijakan pemerintah tidak boleh diabaikan. Jika kinerja menurun, ASN harus didorong agar lebih produktif dan inovatif,” ujarnya.
Selain itu, Solikin juga meminta Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kehadiran ASN melalui Sipres dengan berkoordinasi bersama BKPSDM. Melalui perangkat telepon seluler ASN, keberadaan pegawai dapat dilacak untuk memastikan mereka berada di lokasi yang semestinya.
Secara umum, kepala dinas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan WFH ASN kepada Pemerintah Kabupaten Kediri. Ia menambahkan, pelaksanaan WFH pada Jumat mendatang merupakan kali kedua, sehingga pengawasan tetap harus dilakukan secara intensif.
Baca juga : Diduga Korsleting Listrik, Kandang Sapi di Kediri Ludes Terbakar
“WFH Jumat besok merupakan pelaksanaan kedua. Kepala dinas harus terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya,” pungkasnya.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
