Blitar, LINGKARWILIS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional kembali menyisakan ironi bagi ratusan mantan pekerja pabrik rokok di Kota Blitar. Hingga tiga tahun berlalu sejak perusahaan berhenti beroperasi, hak pesangon mereka tak kunjung dibayarkan.
Eks buruh dari PR Bokormas dan Pura Perkasa itu masih terus berjuang menuntut haknya. Koordinator sekaligus juru bicara buruh menyatakan, pesangon menjadi satu-satunya harapan yang kini mereka perjuangkan.
“Pesangon ini adalah hak buruh. Sampai sekarang belum dibayarkan, padahal sangat dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Sejak pabrik yang berlokasi di Jalan Mastrip berhenti beroperasi, para pekerja praktis kehilangan penghasilan. Mayoritas dari mereka kini sudah berusia lanjut, sehingga kesulitan untuk kembali bekerja.
Baca juga : APBN Kediri Raya Tumbuh Positif hingga Maret 2026, Sinergi Kemenkeu Dorong Ekonomi Daerah
“Banyak yang ingin bekerja lagi, tapi terkendala usia. Karena itu pesangon sangat diharapkan,” imbuhnya.
Saat ini, para eks buruh masih mengikuti proses hukum yang berjalan. Setelah perusahaan dinyatakan pailit, aset dan bangunan direncanakan akan dilelang untuk menutup kewajiban. Para buruh berharap hak mereka diprioritaskan dalam pembagian tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menyebut selain pesangon, para buruh juga menuntut pencairan jaminan hari tua (JHT) serta jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, pencairan JHT belum bisa dilakukan karena perusahaan masih memiliki tunggakan iuran.
“Kalau iuran BPJS masih menunggak, secara aturan memang belum bisa dicairkan,” jelasnya.
Baca juga : Lebih Dekat Letda Mohammad Bintang Revolusi, Pemuda Blitar yang Pimpin Yel-Yel Pembaretan Kopassus 2026
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk BPJS, guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Diketahui, krisis keuangan yang melanda perusahaan sejak 2024 menyebabkan lebih dari 500 pekerja terdampak. Total pesangon yang dituntut mencapai sekitar Rp22 miliar. Namun, dalam putusan pembagian harta pailit di pengadilan niaga, buruh hanya berpotensi menerima sekitar Rp6 miliar.
Di sisi lain, perusahaan juga tercatat menunggak iuran BPJS selama 10 bulan dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, yang semakin memperumit nasib para pekerja.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
