Kediri, Lingkarwilis.com – Instruksi Bupati Kediri terkait kewajiban PNS menggunakan elpiji 3 kilogram ditindaklanjuti sejumlah camat di Kabupaten Kediri, salah satunya Camat Kayen Kidul, Sigit Raharjo.
Sigit Raharjo mengaku saat ini ia masih melakukan pendataan jumlah pegawai PNS di Kecamatan Kayen Kidul yang menggunakan elpiji 3 kilogram. Selanjutnya data yang terhimpun akan diserahkan ke Dinas Perdagangan untuk dilakukan penyesuaian dengan diganti elpiji non subsidi 5,5 kilogram atau elpiji 12 kilogram warna pink.
Pada jurnalis Lingkarwlis.com, Sigit Raharjo mengakui masih banyak PNS yang memakai elpiji bersubsidi yakni elpiji melon atau 3 kilogram. Untuk itu agar menjadi teladan dalam penggunaan elpiji PNS di wilayah Kecamatan Kayen Kidul semua PNS harus ganti menggunakan elpiji non subsidi.
“ya agar penggunaan elpiji ini sesuai dengan peruntukannya,” ujar Sigit, Kamis (10/8/2023)
Pendataan yang ia lakukan, kata Sigit masih sebatas PNS yang ada di wilayah Kecamatan Kayen Kidul. Belum sampai ke kantor-kantor desa meski bisa dipastikan mayoritas kantor desa menggunakan elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan dapur kantor.
“belum, belum kalau ke desa desa, masih sebatas PNS dulu, ucaprnya.
Untuk diketahui, ternyata banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kediri selama ini memakai elpiji 3 kilogram atau elpiji bersubsidi yang digunakan warga miskin.
Ini diketahui setelah para kepala SKPD mengganti gas elpiji 3 kilogram yang selama ini mereka gunakan dengan elpiji 12 kilogram warna pink yang non subsidi.
Penarikan ini setelah ada instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana agar seluruh SKPD di Pemkab Kediri menggunakan elpiji non subsidi baik yang ukuran 5,5 kg atau 12 kg.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kediri drh Tutik Purwaningsih mengakui Kantor Disdag dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri tempat dia kerja setiap hari selama ini memang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi. Dia juga mengaku mengawali sebagai SKPD yang mengganti elpiji dengan yang non subsidi.
“Dua kantor ini kami serahkan gas subsidi ke perwakilan Pertamina Rayon I Kediri, ” ujarnya, Rabu (9/8/2023).
Selanjutnya petugas Pertamina akan ke SKPD yang lain untuk menarik gas subsidi dan mengganti dengan gas non subsidi tentu dengan harga yang sesuai.
Tutik berharap dengan ditariknya gas LPG 3 Kg atau gas melon di SKPD ini bisa membantu solusi kelangkaan gas di Kabupaten Kediri.
Kedepannya semakin menambah jumlah gas Subsidi di Kabupaten Kediri karena ada tambahan kuota dari Pertamina.
“Gas Subsidi di DKPP dan Disdag jumlahnya belasan yang ditarik dan diganti dengan non subsidi, ” jelasnya.***
Reporter : Agus Sulistio
Editor: Hadiyin
