“Tersangka memanipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ), termasuk membuat nota palsu, tanda tangan, dan laporan kegiatan. Keuntungan dari proyek ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Agung.
DW, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2024, kini resmi ditahan di Rutan Kelas IIB Ponorogo selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan sembari menunggu pelengkapan berkas perkara untuk persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Akibat tindakannya, DW dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah 20 tahun penjara.
“Sejauh ini, tersangka diketahui menjalankan aksinya seorang diri,” tambah Agung.
Baca juga : Pj Wali Kota Kediri Buka Perlombaan Balap Sepeda Race Time MTB – BMX – RB Piala Ketua ISSI Kota Kediri
Langkah Kejari Ponorogo ini menjadi bukti komitmen pemberantasan korupsi, khususnya dalam penggunaan dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Rahma Indra
