LINGKARWILIS.COM – Kota Batu kini menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat Kota Batu terhadap berbagai layanan pemerintah.
Menurut penilaian terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dari 158 kabupaten/kota yang mengajukan, 139 diantaranya dinyatakan siap mengimplementasikan MPP Digital.
Kota Batu yang juga termasuk dalam daftar tersebut mendapatkan penilaian positif dengan skor 63,87 untuk kelengkapan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
Sekitar 60,5 untuk pembaruan SISDMK dan 6,41 untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penilaian kesiapan pemanfaatan MPP Digital yang diadakan melalui Zoom Meeting pada 16 Agustus 2024.
Aneka Resep Mochi Kekinian, Hidangan Asli Jepang yang Lagi Viral di Medsos
MPP Digital ini tersedia melalui aplikasi Android yang bisa diunduh melalui Play Store. Fitur-fiturnya termasuk pengajuan layanan, pelacakan status, riwayat, pengaduan, profil pengguna, notifikasi dan helpdesk untuk bantuan. Dengan MPP Digital, masyarakat kini dapat mengakses layanan lebih cepat dan efisien.
Saat ini, MPP Digital di Kota Batu menyediakan 8 layanan administrasi kependudukan dan 28 layanan izin tenaga kesehatan.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PANRB atas dukungan yang diberikan.
Ia menekankan bahwa keberadaan MPP Digital merupakan prestasi yang membanggakan dan diharapkan akan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi pelayanan publik.
“Dengan MPP Digital, masyarakat Kota Batu dapat mengakses layanan pemerintahan secara online kapan saja dan di mana saja. Saya yakin ini akan mendukung kemajuan dan perkembangan Kota Batu,” ujar Pj. Aries.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa daerah yang memenuhi syarat untuk mengimplementasikan MPP Digital akan diberikan akun pengelola.
Daerah yang aktif menggunakan MPP Digital dalam jangka waktu tertentu akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB.
Saat ini, MPP Digital melayani bidang perizinan tenaga kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui integrasi SISDMK.
Layanan kependudukan sedang dalam proses penerapan ISO 27001 dan pengembangan layanan pensiun PT Taspen yang masih dalam tahap integrasi.
