LINGKARWILIS.COM – Mantan Walikota Madiun, Maidi menghadiri perayaan 17 Agustus di Kanigoro, RT 22 RW 05, pada malam 17 Agustus 2024.
Dalam acara tersebut, Maidi yang juga merupakan calon bakal wali kota untuk Pilkada 2024 berbaur dengan warga setempat dan menyampaikan paparan mengenai perjalanan kariernya.
Maidi menjelaskan riwayatnya mulai dari posisi Kepala Sekolah SMA 2 Kota Madiun hingga masa purna tugas sebagai Walikota Madiun pada 2024.
Ia mengungkapkan bahwa kariernya dimulai di Dinas Pendidikan, di mana ia terlibat dalam pembangunan SMA 3 dan kemudian beralih ke Dispenda sebelum menjabat sebagai Sekda. “Selama menjadi Sekda, saya memimpin pendirian Politeknik selama tujuh tahun,” ujarnya.
Truk Molen Tersangkut di Selokan SPBU Dungus Madiun, Listrik dan Wifi Terputus!
Mantan Walikota Madiun juga menyebutkan pendirian politeknik kereta api serta pencapaian sebagai Walikota Madiun, termasuk peluncuran enam hingga tujuh ikon kota.
Pernyataannya itu ternyata memicu kontroversi dengan beberapa pihak meragukan keabsahannya. Ketua LSM Garis Pakem Mandiri, Rohman. S, menanggapi klaim mantan Walikota Madiun dengan sanggahan.
Ia menyebutkan sejumlah pencapaian di masa lalu yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, seperti Drs. Marsoedi yang memperluas wilayah kota, Masdra M. Jasin yang membangun jalan, dan Bambang Pamoedjo yang membuat jalan terobosan.
Rohman juga mencatat pencapaian Achmad Ali yang meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembangunan infrastruktur, serta Kokok Raya yang melanjutkan proyek pembangunan dan mendatangkan investor.
Aneka Resep Mochi Kekinian, Hidangan Asli Jepang yang Lagi Viral di Medsos
Ia menyoroti kontribusi Bambang Irianto dalam meningkatkan SDM dan pembangunan fasilitas, termasuk Sun City dan beberapa hotel.
“Jika ada klaim yang menyebutkan prestasi tersebut sebagai hasil dari masa kepemimpinan Maidi, perlu dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya,” tegas Rohman.
Ia juga menambahkan bahwa jabatan Kepala Dinas dan Sekda tidak memiliki kewenangan langsung dalam kebijakan pembangunan, yang merupakan tanggung jawab kepala daerah.
Menurut Rohman, klaim Maidi dalam acara perayaan di Kanigoro bisa dianggap sebagai “kebohongan publik,” dan sebagai lembaga monitoring, LSM Garis Pakem Mandiri merasa perlu untuk meluruskan informasi tersebut.
Reporter:Rio Hermawan. S/Andik Sukaca
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
