Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengajukan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki sembilan titik tanggul yang jebol akibat banjir pada Desember lalu.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan sumber dana yang direncanakan berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) provinsi.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menegaskan bahwa perbaikan tanggul ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera ditangani.
Baca juga : Kasus PMK di Kediri Bertambah, 101 Sapi Baru Terpapar
“Alokasi anggaran ini menjadi domain Pemprov, dan kami akan mendorong percepatan penanganannya,” ujarnya, kemarin.
Selain perbaikan jangka pendek, Abdul Halim juga mendorong Pemkab Ponorogo untuk merumuskan solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir yang rutin terjadi saat musim hujan.
Hal senada disampaikan Ali Mufti, anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi V, yang menyoroti perlunya pendekatan strategis seperti pembangunan embung.
“Meskipun sudah ada Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo, embung tambahan sangat diperlukan sebagai tadah hujan, irigasi, sekaligus penampung aliran sungai agar tidak meluap,” jelas Ali Mufti, sembari menekankan pentingnya pengelolaan air yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko banjir.
Bac juga : Bupati Kediri Terpesona Karya Lukisan Ruslan di Pameran KPU
Dari sembilan titik tanggul yang diajukan untuk diperbaiki, dua lokasi dengan kebutuhan anggaran terbesar adalah tanggul di aliran anak sungai Keang di Kelurahan Brotonegaran dan tanggul sungai di Dukuh Doplang, Desa Bajang, Kecamatan Balong, masing-masing membutuhkan dana sebesar Rp 1,5 miliar.
Diharapkan, dengan alokasi dana yang memadai dan langkah-langkah strategis, banjir yang menjadi bencana tahunan di Ponorogo dapat diminimalkan.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
