Kediri, LINGKARWILIS.COM – Persoalan lahan garapan di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri terus berlanjut. Menanggapi tuntutan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dan Perhutani KPH Kediri berencana melakukan validasi data penggarap lahan sebagai langkah penyelesaian.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat setempat pada Senin (10/2/2025), di mana mereka menuntut kejelasan hak garap lahan.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, mengungkapkan bahwa warga meminta validasi data penggarap di wilayah tersebut. Untuk itu, Perhutani telah menyepakati jadwal validasi yang akan dilakukan pada Rabu (19/2/2025).
Baca juga : KPU Kota Kediri Bagi-bagi Helm untuk PPS dan PPK di Kecamatan Pesantren, Ini Infonya
“Apapun hasilnya, pasti ada yang tidak bisa menerima, itu hal yang manusiawi,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).
Menurut Yuli, jika ada warga yang merasa tidak puas dengan hasil validasi, mereka tetap diberikan peluang untuk mengelola lahan melalui pembentukan badan usaha atau koperasi berbadan hukum. Setelah itu, koperasi dapat mengajukan permohonan pengelolaan lahan kepada Perhutani.
Ia juga menyoroti dugaan praktik penyewaan lahan garapan, yang menurutnya harus disertai bukti yang jelas sebelum bisa ditindaklanjuti.
“Kami meminta agar validasi dilakukan secara per RT, bukan secara massal, agar lebih tertib dan mengurangi potensi konflik,” tambahnya.
Baca juga : Vaksinasi PMK di Kota Kediri Capai 19.281 Dosis, Kasus Aktif Tersisa 11
Sementara itu, Administratur KPH Kediri, Miswanto, menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi aspirasi warga melalui pertemuan lanjutan yang akan digelar di Balai Desa Manggis pada Rabu (19/2/2025).
“Kami akan mempertemukan warga dengan pihak terkait agar bisa menemukan solusi terbaik,” tutupnya.***
Reporter: Rizky Rusdiyanto
Editor : Hadiyin
