Presiden Jokowi Minta KPU Matangkan Kesiapan Pilkada 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Memberikan Pengarahan kepada Peserta Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (20/08/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Memberikan Pengarahan kepada Peserta Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (20/08/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Laman Setkab.go.id mengabarkan, dalam Rakornas Kesiapan Pilkada Tahun 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa (20/08/2024), Presiden menegaskan pentingnya kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diadakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.

“Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan, dan ini tidak kalah rumit dibandingkan Pemilu sebelumnya. Ini adalah Pilkada serentak pertama kali. Ada sebanyak 203 juta pemilih dalam daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, serta memperbaiki tata kelola untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Ia menggarisbawahi pentingnya memperhatikan pendaftaran pemilih, akurasi data pemilih, distribusi logistik, dan proses pemungutan serta perhitungan suara.

Baca juga :Sukseskan Program Pemberian ASI Eksklusif, Pemkot Kediri Melalui Dinkes Lakukan Evaluasi dan Monitoring

“Saya ingin menekankan agar masalah-masalah di masa lalu tidak terulang lagi, seperti data pemilih yang tidak akurat atau ganda, serta masalah distribusi dan penyimpanan logistik,” tambahnya.

Presiden juga menyoroti perlunya perhatian terhadap proses pemungutan suara, termasuk mengantisipasi kerusakan alat dan surat suara serta gangguan keamanan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dianggap penting untuk memastikan proses berjalan dengan lancar.

“Selain itu, penghitungan suara harus transparan, menggunakan teknologi yang reliabel, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan. Pengawasan independen yang netral dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Baca juga : Dishub Kabupaten Kediri Bakal Pasang Lampu Peringatan di Perempatan Jongbiru, Ini Sebabnya

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP serta berbagai elemen masyarakat untuk memastikan Pilkada berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Ia mengimbau KPU untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan integritas.

“KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, hadir juga Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua DKPP Heddy Lugito.***

Editor : Hadiyin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *