LINGKARWILIS.COM – Pembahasan terkait permodalan Koperasi Merah Putih yang baru saja dilaunching di Tulungagung masih terus bergulir.
Meski koperasi ini berada di bawah naungan Pemerintah Desa (Pemdes), penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk penyertaan modal belum bisa direalisasikan karena terbentur regulasi.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Wahyu Yuniarko menjelaskan bahwa sejumlah tahapan pembentukan koperasi, mulai dari penerbitan akta hingga persiapan lainnya telah dilakukan. Menurutnya, peluncuran pengurus Koperasi Merah Putih juga sudah berlangsung beberapa waktu lalu.
Pasca launching, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, salah satunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Kabupaten Tulungagung. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyusunan skema permodalan serta pengumpulan data potensi desa di seluruh wilayah Tulungagung.
“Kita sudah sampaikan data itu sebagai bahan untuk pembinaan dan pengembangan lebih lanjut dari keberadaan Koperasi Merah Putih,” ujar Wahyu, Minggu (20/7/2025).
Wahyu menambahkan, penentuan unit usaha dalam koperasi ini akan disesuaikan dengan potensi komoditas unggulan di masing-masing desa. Setelah unit usaha ditentukan, pembahasan akan berlanjut ke persoalan permodalan yang krusial bagi operasional koperasi.
Berdasarkan informasi dari Dinkop-UM, skema permodalan rencananya akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Namun hingga kini, rincian teknis pencairannya masih belum jelas. Situasi ini pun menimbulkan wacana penyertaan modal melalui APBDes.
“Kemarin kami juga membahas itu (Permodalan pakai APBDes). Namun secara administratif, hal itu sulit direalisasikan karena tidak sesuai dengan regulasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri),” ungkapnya.
Lebih lanjut Wahyu menuturkan, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan APBDes hanya diperbolehkan untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum yang mengizinkan penggunaan dana tersebut untuk koperasi di bawah naungan desa.
Meski begitu, peluang masih terbuka jika nantinya ada revisi regulasi, terutama pada Permendes, yang memperbolehkan APBDes digunakan sebagai modal koperasi desa. Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan daring antara pemerintah pusat dan daerah yang menyinggung soal perubahan regulasi tersebut.
“Saat itu yang dibahas soal wacana perubahan Kepmendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Berarti masih ada angin segar untuk permodalan Koperasi Merah Putih menggunakan APBDes,” pungkasnya.
