BALI, LINGKARWILIS.COM – Prestasi gemilang kembali diraih DPC Peradi SAI Kediri Raya. Dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) Peradi SAI 2025, organisasi advokat ini dianugerahi penghargaan sebagai cabang dengan layanan hukum pro bono terbanyak selama periode 2020–2025.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPN Peradi SAI terpilih, Harry Ponto, S.H., LL.M., kepada Ketua DPC Kediri Raya, Budiarjo Setiawan, S.H., M.H., pada acara penutupan Munas yang digelar di The Anvaya Beach Resort, Bali, Sabtu (26/7/2025).
“Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini. Ini adalah hasil dedikasi dan komitmen para advokat di Kediri Raya dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Budiarjo usai menerima penghargaan.
Baca juga : Ingin Healing di Akhir Pekan ? Ini Deretan Rekomendasi Taman dan Ruang Hijau Asri di Kota Kediri
Dalam kesempatan itu, Budiarjo juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Harry Ponto sebagai Ketua Umum Peradi SAI periode 2025–2030. Ia berharap di bawah kepemimpinan baru ini, Peradi SAI dapat terus berkembang dan menjawab tantangan era digital serta memperluas akses keadilan.
Tak lupa, ia menyampaikan penghargaan kepada Ketua Umum demisioner, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., yang telah memimpin Peradi SAI dengan integritas tinggi selama lima tahun terakhir.
“Bang Juniver telah menunjukkan kepemimpinan yang patut diteladani. Kami banyak belajar dari perannya dalam memperkuat posisi advokat dalam sistem hukum,” imbuh Budiarjo.
Baca juga : Tiwul, Warisan Kuliner Jadul, Bikin Penasaran Generasi Muda dalam Perayaan HUT ke-1146 Kota Kediri
Sepanjang periode 2020–2025, DPC Peradi SAI Kediri Raya dikenal aktif memberikan layanan hukum gratis atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan data DPN Peradi SAI, jumlah layanan pro bono yang dilakukan DPC ini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.
Munas Peradi SAI 2025 sendiri digelar selama tiga hari, mulai Jumat (25/7), dan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kemenkumham RI, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Gubernur Bali, dan unsur Forkopimda Provinsi Bali.***
Reporter: Andik Sukaca
Editor :Hadiyin