Jombang, LINGKARWILIS.COM – Munculnya dugaan kebocoran data terkait rencana mutasi jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Syarahuddin, pengamat sekaligus praktisi hukum yang dikenal dengan sapaan Bang Reza, menegaskan mutasi yang dilandasi kepentingan politik tidak sah secara hukum.
“Jika benar data yang beredar itu valid, jelas cacat hukum. Mutasi tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik, apalagi imbas dari pilkada. Dasarnya harus kompetensi,” ujar Reza, Selasa (26/8/2025).
Baca juga : Kronologi Kecelakaan Maut di Tugurejo, Ngasem, Kabupaten Kediri, dua Pemotor Tewas di Lokasi
Ia mempertanyakan munculnya data mutasi sebelum tahapan jobfit selesai. “Mengapa bisa ada nama direktur RSUD dan sejumlah pegawai yang diberi catatan sebagai orang bupati lama, lalu diganti dengan orang bupati baru?” tanyanya.
Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid Jombang tersebut menegaskan, mutasi jabatan yang sah hanya bisa dilakukan melalui mekanisme jobfit serta menunggu rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Sebagai praktisi hukum, kritik itu wajib, tapi kami juga harus memberi solusi. Jika sesuai regulasi tentu didukung, tapi bila melenceng harus diingatkan,” jelasnya.
Baca juga : Gerakan Pangan Murah di Kediri, Angin Segar Bagi Warga di Tengah Melonjaknya Harga Beras
Reza juga menyesalkan jika RSUD Jombang, yang selama beberapa tahun terakhir dinilai memiliki manajemen baik, kembali diganggu kepentingan politik. “Ironis sekali bila manajemen yang solid justru diacak-acak oleh pihak-pihak yang diduga punya agenda politis,” tandasnya.
Sebelumnya, informasi yang diterima menyebutkan Pemkab Jombang tengah menyiapkan rotasi dan promosi untuk mengisi 79 jabatan struktural kosong per 1 Mei 2025. Proses tersebut diharapkan tetap mengutamakan transparansi dan kompetensi, bukan kepentingan politik.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Suntowo, menegaskan mutasi belum bisa dilaksanakan sebelum ada persetujuan dari BKN. “Saat ini masih menunggu rekomendasi dari BKN,” jelasnya pada Jumat (22/8/2025).***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
