Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Pejuang Gayatri Tulungagung menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9/2025).
Mereka mendesak pemerintah daerah lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, mulai dari redistribusi tanah hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Ratusan personel dikerahkan, bahkan polisi dari wilayah tetangga seperti Blitar dan Trenggalek ikut berjaga di perbatasan untuk mengantisipasi membludaknya massa.
Peserta aksi datang dari berbagai kecamatan, di antaranya Tanggunggunung, Sendang, dan Kalidawir. Sedikitnya ada 20 tuntutan yang mereka bawa.
Baca juga : Dinas Pendidikan Kota Kediri Adakan Bimtek BOSDA Melalui Aplikasi ARKAS
“Eksekutif harus lebih peka dan memenuhi tuntutan masyarakat,” tegas Dardiri, salah satu perwakilan massa.
Ia menyoroti persoalan redistribusi tanah dalam program reforma agraria, polemik pembangunan makam eksklusif Memorial Park di Desa Ngepoh yang dinilai belum memiliki payung hukum jelas, hingga aktivitas galian ilegal yang belum berizin.
Usai berorasi, massa ditemui langsung oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Ketua DPRD Marsono. Bupati menyatakan aspirasi warga akan ditampung dan dipelajari lebih lanjut, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.
“Kami tetap terbuka menerima aspirasi, namun kami berharap penyampaian dilakukan secara tertib,” ucapnya.
Baca juga : Lepas dari Pengawasan, Balita di Tulungagung Tewas Tenggelam di Sungai
Setelah tuntutan disampaikan, massa membubarkan diri secara damai. Meski demikian, mereka mengingatkan akan kembali dengan jumlah lebih besar jika aspirasi tidak segera ditindaklanjuti.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor :Hadiyin
