Jombang, LINGKARWILIS.COM – Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penyaluran bansos sejak triwulan kedua tahun ini.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kini hanya sekitar 50 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), turun dari 61 ribu KPM pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penerima program sembako juga menurun dari 110 ribu menjadi 91 ribu KPM.
Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Albarian Risto Gunarto, menjelaskan bahwa perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh pergantian sistem data, tetapi juga karena dinamika sosial ekonomi masyarakat.
“Penurunan jumlah penerima bisa terjadi karena perpindahan tempat tinggal atau perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, warga yang sebelumnya berada di desil 5 kini turun ke desil 4 karena situasi ekonominya memburuk,” terang Risto, Senin (13/10/2025).
Meski begitu, Risto menegaskan bahwa faktor utama berkurangnya penerima bansos adalah menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Jombang.
“Tidak semua karena transisi dari DTKS ke DTSEN. Justru karena tingkat kemiskinan menurun, otomatis jumlah penerima juga berkurang,” ujarnya.
Namun, tidak semua program bantuan terdampak. Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau KIS, Jombang justru masih berada dalam kondisi over kuota, yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan di sektor kesehatan tetap berjalan maksimal.
Risto menambahkan, penerapan DTSEN memberikan akurasi data yang lebih tinggi. Dalam sistem baru ini, bansos hanya diberikan kepada keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga 5, sementara desil 6 ke atas tidak lagi berhak menerima bantuan.
Baca juga : Pura-pura Jadi Wali Santri, Pencuri Spesialis Ponpes Ditangkap di Kepung Kediri
“Kalau pun terjadi exclusion error — misalnya warga miskin yang seharusnya masuk desil 1-5 justru tercatat di desil 6-10 — data tersebut masih bisa diperbaiki dengan pendampingan petugas terkait,” jelasnya.
Dinsos Jombang berharap penerapan DTSEN dapat membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sehingga benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan sesuai kondisi ekonomi terkini.***
Reporter: Agung Pamungkas
Editor: Hadiyin
