Batu, LINGKARWILIS.COM – Kasus dugaan perzinaan yang menyeret nama GP, anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan SNR, seorang oknum polwan Polres Blitar Kota, kembali mencuri perhatian publik. Setelah hampir dua pekan mangkir dari panggilan, keduanya akhirnya hadir memenuhi pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polres Batu, Kamis (30/10/2025).
Kehadiran keduanya menjadi sorotan lantaran tampil kompak mengenakan pakaian serba hitam. GP datang lebih dahulu sekitar pukul 11.30 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Suyanto. Dengan kaus hitam dan celana panjang gelap, ia langsung menuju ruang penyidik tanpa memberikan komentar kepada awak media.
Beberapa menit kemudian, SNR tiba di Mapolres Batu dengan busana hitam senada. Ia datang didampingi sejumlah anggota Propam dan langsung diarahkan menuju ruang pemeriksaan untuk menjalani proses konfrontir serta pengambilan sampel DNA.
Baca juga : Wali Kota Kediri Hadiri Launching Perdana Penyaluran Bantuan Pangan di Kelurahan Kemasan
Dari informasi yang diperoleh, penyidik melakukan pencocokan DNA guna menindaklanjuti temuan sebelumnya, termasuk barang bukti berupa sprei, tisu, dan cairan yang diduga terkait aktivitas di salah satu hotel di Kota Batu.
Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, melalui Kasatreskrim Iptu Joko Suprianto, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Benar, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua pihak. Termasuk uji DNA untuk memperkuat hasil penyelidikan,” jelas Joko.
Hingga sore hari, proses pemeriksaan masih berlangsung tertutup. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil konfrontir maupun tes DNA yang dilakukan.
Baca juga : Polres Blitar Sidak SPBU, Pastikan Kualitas Pertalite Sesuai Standar
Pantauan di lokasi menunjukkan, oknum polwan tampak keluar lebih dahulu dari ruang pemeriksaan dengan pengawalan Propam, lalu meninggalkan Mapolres Batu menggunakan mobil berwarna putih. Sementara itu, GP masih berada di ruang Unit PPA untuk melanjutkan pemeriksaan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan dua individu dari institusi publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
