Ponorogo, LINGKARWILIS.COM — Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk penanganan tujuh titik kerusakan fasilitas umum dengan tingkat kerusakan cukup berat. Fasilitas yang terdampak meliputi tiga jembatan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, jalan amblas di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, jembatan di Desa Bancar dan Desa Kunti, Kecamatan Bungkal, serta talut yang mengalami ambles di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan.
Kepala DPUPKP Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, mengatakan seluruh kerusakan tersebut merupakan dampak langsung dari bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Estimasi anggaran yang disusun mencakup kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.
“Kerusakan fasilitas umum ini akibat bencana hidrometeorologi. Anggaran yang kami hitung itu untuk perbaikan total,” ujar Jamus.
Baca juga : PMI Kota Kediri Gelar Donor Darah di Pusat Kota, Koordinator ODD Terlibat Langsung
Meski demikian, Jamus mengakui keterbatasan anggaran membuat DPUPKP harus menetapkan skala prioritas dalam penanganannya. Tidak seluruh titik kerusakan dapat langsung diperbaiki secara permanen dalam waktu bersamaan.
“Karena nilainya cukup besar, nanti akan kami pilah mana yang harus ditangani secara darurat dan mana yang bisa diperbaiki permanen,” jelasnya.
Ia mencontohkan kerusakan di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, yang terdapat tiga jembatan rusak dalam satu kawasan. Kondisi tersebut nyaris mengisolasi sekitar 500 warga di Dusun Mijil dan Dusun Mingging.
“Dari tiga jembatan itu, rencananya hanya jembatan di Dusun Mingging yang akan kami perbaiki. Selain merupakan akses jalan kabupaten, jalur ini dinilai paling efektif dan manfaatnya paling besar,” terangnya.
Baca juga : DKPP Catat 25 Sapi di Kabupaten Kediri Sembuh dari PMK
Menurut Jamus, dua jembatan lainnya berada pada satu jalur yang sama. Jika hanya salah satu yang diperbaiki tanpa penanganan menyeluruh, maka fungsi akses dinilai tidak akan optimal.
“Kalau hanya satu yang dibenahi sementara yang lain belum, fungsinya tidak maksimal. Karena itu kami fokuskan ke Mingging,” imbuhnya.
Saat ini, DPUPKP masih menyusun skema teknis perbaikan. Opsi yang dikaji meliputi perbaikan permanen maupun penanganan darurat, seperti penggunaan konstruksi baja agar tetap dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Kami masih mengkaji teknisnya, mengingat keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kabupaten. Beberapa titik juga akan kami usulkan penanganannya ke pemerintah provinsi,” pungkas Jamus.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
