Ponorogo, LINGKARWILIS.COM β Kementerian Sosial menonaktifkan kepesertaan sekitar 33 ribu warga Kabupaten Ponorogo dari program Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBI-N) Jaminan Kesehatan. Meski demikian, Dinas Sosial memastikan bahwa peserta yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi.
Plt Kepala Dinas Sosial dan P3A Ponorogo, Masun, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut mulai berlaku sejak 22 Januari 2026 dan merupakan kebijakan langsung dari Kementerian Sosial. Langkah ini diambil setelah dilakukan verifikasi serta pengecekan lapangan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima bantuan.
Menurut Masun, peserta yang dinonaktifkan dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria karena berada di atas desil 5 tingkat kesejahteraan. Artinya, mereka dianggap tidak lagi termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin yang berhak menerima bantuan iuran kesehatan dari negara.
Baca juga :Β Bulan Ramadan, Disdik Kabupaten Kediri Galakkan Program Sekolah Berbudaya Religi
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat secara rutin melakukan pemutakhiran data penerima bantuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Di sisi lain, Masun menyebut bahwa Kementerian Sosial juga menambahkan sekitar 35 ribu peserta baru PBI kesehatan di Ponorogo pada tahun 2026. Dengan demikian, total penerima manfaat PBI kesehatan di daerah tersebut kini mencapai sekitar 349 ribu jiwa.
Terkait peserta yang dinonaktifkan, Dinsos Ponorogo membuka peluang bagi masyarakat untuk mengajukan reaktivasi kepesertaan. Namun, proses tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif.
Pemohon diwajibkan meminta surat keterangan dari operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, jika yang bersangkutan memiliki penyakit kronis atau katastropik, harus dilampirkan keterangan medis sebagai pertimbangan tambahan.
Baca juga :Β Bulan Ramadan, Disdik Kabupaten Kediri Galakkan Program Sekolah Berbudaya Religi
Meski demikian, Masun menegaskan bahwa keputusan akhir terkait reaktivasi tetap berada di tangan Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai pengusul dan fasilitator dalam proses pengajuan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui data sosial ekonomi mereka agar bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara lebih akurat dan sesuai kebutuhan.
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
