Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – DPRD Nganjuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Semantok, Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi warga yang selama empat tahun terakhir menantikan kepastian status tanah hunian mereka pascarelokasi.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto dan berlangsung dalam suasana kondusif. Ratusan warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat terdampak dan berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mengetahui kendala yang ada. Pemda juga kami lihat terus berupaya memenuhi harapan warga,” ujar Jianto usai rapat.
Baca juga : Safari Ramadan 1447 H di Masjid Al Huda, Wali Kota Kediri Serahkan Santunan untuk 500 Anak Yatim
Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari 115 kepala keluarga (KK) atau sekitar 450 jiwa yang terdampak pembangunan Bendungan Semantok. Warga menyampaikan bahwa saat relokasi dilakukan, mereka dijanjikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan tempat tinggal baru. Namun hingga kini, kepastian hukum tersebut belum terealisasi.
Ketua Komisi III DPRD Nganjuk, Gondo Hariyono, menegaskan komitmen dewan untuk memperjuangkan hak masyarakat. Menurutnya, perlindungan kepentingan warga merupakan tanggung jawab utama legislatif.
“Kami tidak akan membiarkan rakyat menghadapi persoalan tanpa solusi yang jelas. Menjaga kepentingan masyarakat adalah tugas kami,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nganjuk Suprapto yang turut memimpin jalannya hearing menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Meski demikian, ia memastikan DPRD akan terus mengawasi agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak berlarut-larut.
“Aspirasi warga menjadi prioritas. Kami akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai harapan dan tidak ada penundaan yang tidak perlu,” katanya.
Koordinator paguyuban warga terdampak, Ahmad Fauzi, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terkait belum adanya kejelasan status tanah yang mereka
Baca juga : Identitas Dua Jasad di Eks Aspol Ploso Terungkap, Ibu dan Anak Asal Nganjuk tempati.
“Sudah empat tahun kami tinggal di sini, tetapi belum ada kepastian hukum. Kami khawatir ke depan anak cucu kami akan menghadapi persoalan karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah,” ujarnya.
Warga berharap RDP tersebut menjadi titik awal penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama. Mereka menantikan langkah konkret dari DPRD maupun instansi terkait agar janji pemberian sertifikat dapat segera direalisasikan.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
