Nganjuk, LINGKARWILIS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Dalam agenda tersebut, tercatat sebanyak 17 usulan regulasi yang akan menjadi landasan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono itu mengungkapkan bahwa belasan usulan tersebut terdiri atas 9 rancangan inisiatif legislatif dan 8 usulan dari pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Tatit menegaskan, DPRD tidak akan serta-merta membahas seluruh usulan secara bersamaan. Penetapan prioritas dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Pembahasan akan difokuskan pada usulan yang sifatnya mendesak, dengan melalui tahapan kajian dan diskusi intensif bersama seluruh pihak terkait,” kata Tatit, Rabu (21/1/2026).
Baca juga : Diduga Ada Pencatutan Data Warga Nganjuk oleh Koperasi, Utang Mendadak Dihapus Setelah Terungkap
Ia menambahkan, dinamika dalam penyusunan Propemperda masih terbuka. Apabila muncul aspirasi masyarakat yang dinilai krusial dan mendesak, DPRD membuka ruang untuk memasukkan regulasi tambahan sebagai kebijakan mandatori.
Lebih lanjut, Tatit menekankan bahwa penyusunan Propemperda 2026 tidak hanya bersifat administratif. Seluruh rancangan regulasi telah melalui proses sosialisasi hingga ke tingkat desa, serta melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis seperti Dinas PUPR, Pertanian, dan Pendidikan guna memastikan kebijakan tepat sasaran.
Selain efektivitas, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama DPRD Nganjuk.
“Secara teknis, kami mengacu pada validitas data serta kesesuaian dengan standar Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari KPK. Ini penting untuk mencegah potensi korupsi dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca juga : Antisipasi Banjir, Dinas PUPR Nganjuk Lakukan Normalisasi Saluran Teripan
Sejumlah sektor strategis yang menjadi fokus dalam Propemperda 2026 di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan irigasi, revitalisasi lahan pertanian serta distribusi bibit unggul, penguatan fasilitas di wilayah terpencil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga optimalisasi akses transportasi daerah.
Sebagai tahapan akhir, para legislator akan turun langsung ke lapangan melalui agenda reses guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Komitmen kami adalah merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Nganjuk, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Tatit.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
