Mengawal Setiap Rupiah APBN: Dari Fleksibilitas Regulasi Hingga Dampak Nyata di Kediri Raya
oleh: Bella Fatma Irayanti, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Perbendaharaan Negara kini tidak lagi dimaknai sebatas prosedur administratif pencairan anggaran. Lebih dari itu, ia hadir sebagai instrumen strategis untuk memastikan APBN terkelola secara adaptif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penguatan landasan ini makin dipertegas melalui hadirnya PMK Nomor 107 Tahun 2024 (sebagai perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023). Regulasi ini menyempurnakan tata kelola anggaran mulai dari fleksibilitas revisi alokasi pendanaan, ketegasan mekanisme verifikasi pembayaran tunggakan belanja, hingga penataan Bagian Anggaran (BA) serta Penanggung Jawab Bagian Anggaran BUN Belanja Lainnya. Tujuan utamanya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola dengan akuntabilitas tinggi serta mampu merespons kebutuhan secara cepat dan tepat sasaran.
Di tingkat daerah, perwujudan dari semangat regulasi tersebut bermuara pada peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri. Bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek, KPPN Kediri mentransformasi kebijakan perbendaharaan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal.
Akselerasi ini terlihat dari komitmen KPPN Kediri dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan publik. Penggunaan instrumen transaksi non-tunai seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan marketplace pemerintah Digipay berhasil memangkas rantai birokrasi pembayaran, meminimalkan risiko keterlambatan, dan menjaga perputaran arus kas vendor UMKM daerah. Komitmen tata kelola digital ini terbukti lewat raihan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan KPPN Kediri yang mencapai nilai sempurna 5,00 (dari target standar 4,00) serta Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D sebesar 5,00.
Kerangka penyempurnaan anggaran dalam PMK 107/2024 juga berdampak nyata pada kelancaran penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). KPPN Kediri mencatatkan skor Nilai Kinerja Penyaluran TKD sebesar 99,61 (dari target 90,00), yang direfleksikan langsung pada keberhasilan penyaluran alokasi fiskal ke daerah mitra:
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Dari total pagu Rp322,08 miliar, KPPN Kediri berhasil menyalurkan Rp301,84 miliar (93,72%) untuk membiayai pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur publik di empat daerah mitra.
• Dana Desa: Penyaluran Dana Desa mencapai Rp825,30 miliar (99,90%) dari pagu Rp826,11 miliar, yang mengalir langsung ke 758 desa di Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Trenggalek untuk program pemberdayaan dan pembangunan jaringan ekonomi desa.
• Akurasi Perencanaan Kas: Kinerja akurasi perencanaan kas KPPN Kediri menembus angka 99,08% (jauh melampaui target 81%), memastikan seluruh ketersediaan likuiditas negara selalu siap sedia untuk belanja operasional maupun pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara regulasi yang adaptif dari Kementerian Keuangan dan eksekusi yang presisi di lapangan, KPPN Kediri membuktikan bahwa perbendaharaan negara bukan sekadar hitungan angka di atas kertas. Setiap kebijakan, digitalisasi transaksi, dan penyaluran anggaran yang dikawal merupakan wujud nyata kehadiran APBN dalam menjaga daya beli, mendorong aktivitas usaha, dan mempercepat pembangunan di Kediri Raya.
Response (1)