KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Kinerja APBN di wilayah Kediri Raya hingga akhir Agustus 2026 mencatat pendapatan sebesar Rp13,40 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp5,45 triliun.
Data tersebut disampaikan dalam paparan ALCO Regional Kinerja APBN Wilayah Kediri Raya untuk realisasi sampai dengan Agustus 2026. Secara tahunan, pendapatan APBN tercatat mengalami kontraksi 12,54 persen, sedangkan belanja turun 10,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi belanja mencapai Rp5,45 triliun,” ujar Kepala KPPN Kediri Mohammad Arief Barata, Senin (28/9).
Realisasi belanja menjadi salah satu indikator yang turut menjadi perhatian dalam kinerja APBN, bagaimana anggaran dan kebijakan fiskal memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan hingga Agustus 2026 mencapai Rp13,05 triliun. Angka tersebut turun 12,87 persen secara year on year. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh 1,36 persen menjadi Rp354,06 miliar.
Untuk belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,28 triliun. Belanja barang menjadi salah satu komponen yang tumbuh positif, yakni 10,68 persen secara tahunan. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp4,17 triliun atau turun 13,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di tengah perkembangan tersebut, penyaluran kredit program di wilayah kerja KPPN Kediri menunjukkan pertumbuhan. Hingga 31 Agustus 2026, kredit program telah disalurkan sebesar Rp4,12 triliun kepada 88.324 debitur.
Penyaluran tersebut terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,03 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp90,07 miliar. Secara tahunan, nominal penyaluran kredit program tumbuh 23,58 persen, sementara jumlah debiturnya meningkat 8,82 persen.
Untuk KUR, penyaluran hingga Agustus 2026 mencapai Rp4,03 triliun atau tumbuh 23,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan nominal penyaluran KUR tertinggi tercatat di Kota Kediri sebesar 40,03 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah debitur tertinggi terjadi di Kabupaten Nganjuk sebesar 12,29 persen.
Sementara penyaluran UMi mencapai Rp90,07 miliar kepada 17.613 debitur. Secara tahunan, nominal penyaluran UMi tumbuh 23,36 persen dengan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 21,28 persen.
Secara regional, penyaluran kredit program di wilayah kerja KPPN Kediri menyumbang 10,32 persen dari sisi jumlah debitur dan 10,50 persen dari sisi nominal terhadap total penyaluran kredit program di Jawa Timur hingga 31 Agustus 2026.
Adapun realisasi APBN di empat daerah dalam wilayah kerja KPPN Kediri juga tercatat dalam paparan hingga 31 Agustus 2026. Kabupaten Kediri mencatat realisasi Rp231,92 miliar atau 11,24 persen dari pagu, Kabupaten Nganjuk Rp195,11 miliar atau 10,36 persen, Kabupaten Trenggalek Rp170,53 miliar atau 11,75 persen, dan Kota Kediri Rp147,86 miliar atau 10,15 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja APBN di Kediri Raya tidak hanya tercermin dari realisasi pendapatan dan belanja negara, tetapi juga dari pergerakan pembiayaan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui program KUR dan UMi.
Editor: Ahmad Bayu
Responses (2)