MALANG, LINGKARWILIS.COM – Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Massa aksi berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Al-Qolam Malang, Universitas Modern Al Rifa’ie Indonesia (UMAIN), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Sina Malang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, terutama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah ketidakjelasan operasional KDMP. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Suhadak, mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai pembayaran gaji manajer KDMP yang disebut telah dilakukan sejak 1 November 2026, meskipun kepastian operasional koperasi masih dipertanyakan.
“Kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana orang-orang yang tidak bekerja itu bisa dibayar,” ungkap Suhadak.
Menurutnya, mahasiswa tidak mempersoalkan tujuan pemerintah dalam mendorong perekonomian desa melalui program koperasi. Namun, implementasinya perlu dikaji kembali, mulai dari kesesuaian anggaran, mekanisme pengelolaan, hingga kesiapan teknis di lapangan.
Evaluasi dinilai penting agar program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
Selain KDMP, mahasiswa turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi transparansi anggaran, kualitas gizi, keamanan pangan, distribusi, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pertanggungjawaban pelaksana program.
Suhadak juga menyinggung adanya laporan mengenai ribuan peserta didik yang mengalami persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk di Kabupaten Malang.
DPRD Kabupaten Malang: Evaluasi Program Harus Berkelanjutan
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, M.H.I., menyampaikan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan setiap program pemerintah.
Menurutnya, suatu program dapat memiliki tujuan dan konsep yang baik. Namun, persoalan tetap berpotensi muncul ketika kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.
“Setiap program tidak ada yang sempurna. Setiap program tidak ada yang berjalan mulus, bahkan kalau idenya baik, kadang-kadang pelaksanaannya ini juga ada masalah,” ujarnya.
Alayk menegaskan, evaluasi secara berkelanjutan diperlukan sebagai pengingat bagi pelaksana program agar implementasinya tetap sesuai dengan tujuan awal.
Ia juga menilai aspirasi dan kritik masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan masukan penting untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.
“Evaluasi kita butuhkan terus-menerus sebagai bagian dari pertimbangan, sebagai bagian dari masukan sehingga perjalanannya pun akan selalu mengalami penyempurnaan,” tambahnya.
Mahasiswa Soroti Karhutla hingga Supremasi Sipil
Selain persoalan KDMP dan MBG, Aliansi Mahasiswa Bersatu juga membawa sejumlah isu lain dalam aksi tersebut. Salah satunya terkait kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mahasiswa mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional apabila indikator dan kondisi faktual telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Mereka juga mendorong penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Menanggapi tuntutan tersebut, Alayk menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD Kabupaten Malang dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
Tuntutan lainnya mencakup persoalan ketimpangan ekonomi, pengangguran, akses pendidikan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, distribusi pangan, hingga kesejahteraan petani.
Mahasiswa juga mendorong penguatan supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Mereka menekankan pentingnya mengembalikan orientasi utama TNI sebagai alat pertahanan negara serta mengevaluasi penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil.
Terkait persoalan kesejahteraan guru yang turut disinggung dalam aksi dan diskusi, Alayk menjelaskan bahwa pembahasan serta upaya memperjuangkannya telah dilakukan melalui komisi yang membidangi urusan pendidikan sesuai kewenangan dan kemitraan masing-masing komisi.
Ia menegaskan bahwa aspirasi mengenai keadilan bagi para guru tetap menjadi perhatian DPRD Kabupaten Malang.
Lebih lanjut, Alayk menilai sejumlah isu yang dibawa mahasiswa merupakan persoalan yang telah disuarakan sejak beberapa bulan terakhir, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, ia memandang ruang dialog dan pertukaran pandangan tetap diperlukan agar aspirasi yang disampaikan memiliki landasan pemikiran yang jelas serta dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Mahasiswa Buka Peluang Gelar Aksi Lanjutan
Sementara itu, Suhadak menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Ia menyatakan, mahasiswa berpeluang kembali menggelar aksi apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respons dan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Melalui momentum Hari Pahlawan, mahasiswa berharap kritik dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan.
Mereka juga berharap setiap program pemerintah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.