BLITAR, LINGKARWILIS.COM — Rencana pemangkasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar memicu kegelisahan di kalangan kepala desa. Mereka meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut karena dinilai berdampak langsung terhadap roda pemerintahan desa.
Aspirasi itu disampaikan para kepala desa dalam forum resmi bersama DPRD Kabupaten Blitar. Sejumlah organisasi desa hadir dan meminta wakil rakyat menjadi jembatan penyampai aspirasi sekaligus mendengar langsung keluhan terkait penurunan anggaran desa.
Organisasi yang terlibat antara lain Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar.
Baca juga : BPBD Kabupaten Kediri Imbau Warga Waspada Pohon Tumbang di Awal 2026
Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menyatakan penurunan pagu DD dan ADD pada Tahun Anggaran 2026 berpotensi mengganggu berbagai sektor penting di tingkat desa. Dampak tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanganan kondisi darurat dan bencana.
“Karena dampaknya luas dan langsung dirasakan masyarakat, kami meminta kebijakan ini dikaji ulang,” ujar Rudi, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tuntutan utama adalah agar besaran ADD tahun 2026 dikembalikan seperti semula atau setidaknya setara dengan alokasi tahun 2025.
Menurutnya, ADD sangat krusial untuk membiayai penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), honor RT/RW, iuran BPJS, kebutuhan operasional kantor desa, hingga dukungan bagi lembaga desa seperti TP PKK dan LPMD.
Baca juga : Libur Akhir Tahun, Kunjungan Wisatawan ke Makam Bung Karno di Blitar Mengalami Penurunan
“Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat pengurangan anggaran,” tegasnya.
Rudi mengakui, DPRD Kabupaten Blitar belum dapat mengambil keputusan dalam forum tersebut karena tidak memiliki kewenangan langsung sebagai penentu kebijakan anggaran. Namun demikian, DPRD berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meninjau kembali APBD yang telah disahkan, sehingga keluhan para kepala desa dapat menemukan titik terang.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
