Kediri, LINGKARWILIS.COM — Komitmen menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi produk hukum yang dirangkai dengan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Mojoroto, Jumat (3/4/2026).
Kolaborasi antara Pemerintah Kecamatan Mojoroto dan DPRD Kota Kediri dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan cepat, maksimal, dan tanpa biaya.
Camat Mojoroto menegaskan, kebijakan penghematan anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kinerja serta inovasi pelayanan.
“Efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Justru ini menjadi momentum untuk terus berbenah dan meningkatkan kapasitas pelayanan di tingkat kecamatan maupun kelurahan,” ujarnya.
Baca juga : Mas Dhito Ingatkan PNS Baru Pemkab Kediri Jauhi Korupsi dan Bekerja Profesional
Ia memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, dan surat keterangan lainnya, diberikan secara gratis. Bahkan, proses pelayanan di kecamatan dapat diselesaikan dalam waktu singkat apabila seluruh persyaratan telah lengkap.
“Jika berkas dari RT, RW, dan kelurahan sudah lengkap, prosesnya bisa selesai maksimal lima menit. Tidak ada pungutan biaya, dan jika ada, masyarakat diminta segera melapor,” tegasnya.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Jam layanan puskesmas di Kota Kediri kini diperpanjang hingga pukul 17.00 WIB pada hari kerja guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Masyarakat tidak perlu ragu melapor jika menemukan pelayanan yang tidak sesuai. Kami siap menindaklanjuti,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kediri Fraksi Golkar, Imam Zarkasyi, menyebut kegiatan sosialisasi produk hukum sebagai ruang strategis untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Forum ini penting agar masyarakat memahami regulasi yang disusun bersama eksekutif dan legislatif, sekaligus menjadi wadah menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kebijakan efisiensi agar tidak mengurangi hak dasar masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik.
“Kami memastikan efisiensi justru mendorong inovasi dan efektivitas kerja, tanpa menurunkan kualitas layanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, transparan, dan inklusif.
“Aspirasi masyarakat harus terserap dengan baik, dan pelayanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, warga juga diberi kesempatan berdialog secara terbuka untuk menyampaikan berbagai masukan, mulai dari pelayanan administrasi hingga pengembangan UMKM.
Meski anggaran Kecamatan Mojoroto mengalami pemangkasan lebih dari 60 persen, upaya penguatan ekonomi lokal tetap dilakukan melalui pemberdayaan pelaku UMKM.
“Kami akan terus membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang sebagai bagian dari menjaga pergerakan ekonomi masyarakat,” pungkas Camat Mojoroto.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
