KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Gugatan class action yang diajukan warga Pojok terkait keberadaan dan pengelolaan TPA Klothok resmi berlanjut ke tahap pokok perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri yang dipimpin Khaerul, S.H., menyatakan gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan sah untuk diperiksa lebih lanjut, Rabu (25/2/2026).
Putusan sela yang dibacakan di ruang sidang pengadilan di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu menegaskan bahwa permohonan warga memiliki dasar hukum yang cukup untuk memasuki tahap pembuktian.
Koordinator warga, Supriyo, menyambut putusan tersebut dengan rasa syukur. Ia menegaskan, langkah hukum yang ditempuh bukan semata persoalan menang atau kalah, melainkan upaya memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan layak.
Baca juga : Perawatan Jembatan Alun-Alun Kota Kediri, PT Baraseva Target Rampung Akhir Bulan
Menurutnya, proses menuju putusan sela memakan waktu hampir tiga bulan dengan lima kali persidangan. Selama itu, warga melengkapi berbagai dokumen, bukti tertulis, serta keterangan yang diminta majelis hakim.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai sejumlah bukti tertulis yang diajukan penggugat—termasuk dokumen dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kebijakan terkait pengelolaan sampah—telah berkaitan langsung dengan substansi perkara. Materi tersebut selanjutnya akan diuji dalam sidang lanjutan.
Tahap berikutnya adalah penetapan mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok (class member). Mengingat jumlah penggugat yang cukup banyak, majelis memberikan ruang untuk menentukan metode paling efektif, baik melalui pemanggilan langsung maupun publikasi di media massa.
Setelah proses pemberitahuan dinyatakan sah, perkara akan masuk ke pemeriksaan substansi. Pada tahap ini, peluang mediasi juga terbuka sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
Baca juga : Kas Keliling BI Kediri Diserbu, Ratusan Warga Ponorogo Antre Sejak Pagi
Penasihat hukum tergugat, Agus Manfaluthi, menyatakan pihaknya menghormati putusan sela majelis hakim. Ia menegaskan bahwa penilaian atas kelengkapan syarat gugatan merupakan kewenangan hakim, dan seluruh tahapan administrasi telah berjalan sesuai prosedur.
Ia menambahkan, opsi mediasi tetap terbuka sebelum agenda pembacaan pokok perkara yang dijadwalkan pada 16 Maret 2026.
Supriyo pun menyatakan warga tetap membuka ruang dialog. Menurutnya, penyelesaian sengketa tidak harus berujung pada konflik berkepanjangan, dan solusi konkret perlu diupayakan bersama demi kepentingan masyarakat Kota Kediri.
Sidang lanjutan pada 16 Maret mendatang akan menjadi penentu arah perkara, apakah berlanjut ke pembuktian penuh atau mencapai kesepakatan melalui mediasi. Sengketa TPA Klothok kini menjadi cerminan komitmen semua pihak dalam mewujudkan keadilan lingkungan.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
