Kediri, LINGKARWILIS.COM – Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) GERAK Indonesia mendorong pengusutan program korporasi sapi di Kabupaten Kediri yang diduga bermasalah.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang sudah mengumpulkan keterangan dan data harus berlanjut menggali informasi. JIka ditemukan ketidakadilan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya harus diproses secara hukum mengingat program tersebut menggunakan uang rakyat dari APBN yang jumlahnya milyaran rupiah.
Jemies Ahmied Carolina, Ketua Kepemudaan LSM Gerak Indonesia menjelaskan bahwa terdapat lima kelompok tani di Kecamatan Ngadiluwih yang mendapat program dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI tahun 2021 lalu tersebut.
Setiap kelompok seharusnya menerima 200 ekor sapi bantuan tetapi realisasinya jumlah sapi bantuan yang diterima masing-masing kelompok tani antara 119 ekor hingga 135 ekor.
“Ketidaksesuaian antara jumlah sapi yang seharusnya diterima oleh masing-masing kelompok ini yang harus diusut mulai dari pusat hingga hilir atau muaranya di daerah, ada apa kok tidak sama, kemana sisanya” tegas Jemies Ahmied Carolina, Senin (13/5/2024).
LSM GERAK Indonesia juga menyorot Pemerintah Kabupaten Kediri yang tidak transparan dalam menyampaikan ke publik terkait pelaksanaan program itu. Padahal untuk pemenuhan kebutuhan program tersebut juga memakai dana dari APBD, salah satunya untuk pembuatan kandang.
Baca juga : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Deportasi Ibu dan Anak Asal Sri Lanka, Ini Alasannya
“Ingat, program ini bukan hanya didanai dari APBN, tapi juga didukung APBD,” tambahnya.
Masih kata Jemies Ahmied Carolina, LSM GERAK Indonesia tidak akan diam untuk mengawal masalah ini. Pihaknya akan terus memantau dan dalam waktu dekat akan mendatangi kantor kejaksaan guna meminta laporan perkembangan pengusutan.
“sudah ada yang dipanggil ke kejaksaan untuk dimintai keterangan, selanjutnya bagaimana, itu yang akan kami tanyakan,” pungkasnya.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
Editor : Hadiyin
