Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri resmi mencabut status tanggap darurat bencana sosial pasca kerusuhan dan penjarahan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pencabutan status tersebut diumumkan pada Selasa (16/9/2025) dan diikuti dengan instruksi agar 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyampaikan bahwa pasca pencabutan status darurat, pihaknya akan menerbitkan surat keputusan (SK) pasca tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja di OPD terdampak.
“Outputnya adalah perubahan Peraturan Bupati tentang APBD Perubahan 2025, agar kebutuhan OPD yang terdampak bencana sosial bisa terakomodir,” jelasnya.
Baca juga : Antisipasi Banjir, PUPR Kabupaten Kediri Normalisasi Kali Batan di Papar
Erfin menambahkan, selama masa tanggap darurat Pemkab hanya menyalurkan bantuan berupa dua laptop dan printer. Namun hasil validasi menunjukkan kebutuhan lebih besar.
“Contohnya, di salah satu OPD awalnya kami bantu dua laptop, ternyata mereka membutuhkan delapan unit tambahan. Jadi total 10 laptop akan dipenuhi lewat APBD Perubahan,” katanya.
Ia menegaskan, minggu ini proses perubahan anggaran sudah berjalan, sehingga pekan depan OPD bisa mulai membelanjakan kebutuhan sarpras agar pelayanan publik kembali normal.
Baca juga : Sat Binmas Polres Kediri Kota Ajak Masyarakat Bijak Bermedsos dan Aktifkan Pam Swakarsa
Pada Selasa siang, BKAD juga menggelar sosialisasi terkait mekanisme pembelanjaan sarpras kepada 18 OPD, yang turut dihadiri Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Bup Dhito).
“Bupati menekankan agar pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Pemkab akan memastikan sarana prasarana OPD segera terpenuhi supaya kinerja bisa maksimal,” pungkas Erfin.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
