Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri terus mematangkan proses administrasi hibah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2025.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diketahui telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare milik pemerintah daerah di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi lokasi Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Namun, akses menuju lahan tersebut masih melalui area milik PTPN, sehingga pemerintah daerah saat ini tengah mengurus penetapan batas wilayah dan kelengkapan administrasinya.
“Lahannya sudah milik Pemkab, saat ini kami masih menuntaskan proses administrasi. Nantinya, kepemilikan akan dihibahkan kepada pihak Sekolah Rakyat,” jelas Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, usai mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jumat (10/10).
Proses koordinasi dengan PTPN diperlukan untuk memastikan kejelasan batas lahan yang akan dijadikan akses utama menuju area sekolah. Selain penyediaan lahan, Pemkab Kediri juga berkomitmen menyiapkan sarana pendukung seperti air bersih, jaringan listrik, serta pembangunan jalan masuk.
Agar proses administrasi segera rampung, Pemkab Kediri menggandeng Kementerian Sosial guna membantu fasilitasi komunikasi dengan pihak PTPN.
“Targetnya pembangunan dimulai tahun ini, sehingga tahun depan kegiatan belajar bisa pindah ke lokasi baru di Plosoklaten,” tambah Mbak Dewi.
Sementara itu, Mensos Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, dalam kunjungannya ke SRMA 24 Kediri melakukan dialog bersama siswa dan orang tua murid. Ia mengapresiasi perkembangan Sekolah Rakyat rintisan untuk jenjang SMA tersebut.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dikembangkan menjadi satu kawasan pendidikan terpadu yang meliputi jenjang SD, SMP, hingga SMA, agar dapat menampung lebih banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan lingkungan belajar yang layak dan berkualitas.
Baca juga : Overstay 55 Hari, WNA Asal Malaysia Dideportasi dari Blitar
Pembangunan fisik sekolah rakyat ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah seluruh dokumen lahan dinyatakan clear and clean.
“Kalau semua administrasi dan legalitas lahan di Kabupaten Kediri sudah selesai, insyaallah pembangunan bisa dimulai tahun ini,” tutur Gus Ipul.***
Editor : Hadiyin
