Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyatakan bahwa dengan adanya mal pelayanan publik di Trenggalek, hanya tersisa tujuh daerah di Jawa Timur yang belum memiliki mal pelayanan publik.
Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, dan Kota Madiun.
Namun, ketujuh daerah ini sedang dalam proses pembangunan, dan diharapkan semuanya akan memiliki mal pelayanan publik sebelum akhir 2024.
Pemprov Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran pada Maret 2024 (SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024) yang bertujuan untuk mempercepat pendirian mal pelayanan publik di seluruh daerah di provinsi tersebut.
Mal pelayanan publik ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara terintegrasi, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Baca juga : Golkar dan PAN Belum Tentukan Arah Politik di Kota Blitar, Padahal Masa Pendaftaran Sudah Dekat
Selain fokus pada pembangunan mal pelayanan publik, Pemprov Jatim juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Jatim Online Single Submission (JOSS), yang digunakan untuk layanan non-OSS pada 158 layanan di 18 sektor.
Hingga Agustus 2024, tercatat bahwa 23.396 permohonan perizinan telah dilayani melalui JOSS, dengan 18.951 izin yang telah diselesaikan dan 4.445 izin masih dalam proses.
Adhy Karyono menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik yang prima, terutama dalam memastikan bahwa pemohon perizinan menyerahkan dokumen secara lengkap agar tidak terjadi keterlambatan.
Hal ini merupakan fokus utama Pemprov Jatim dalam upaya memperbaiki sistem layanan publik di seluruh provinsi.***
Reporter : Angga Prasetya
Editor : Hadiyin
