Presiden Jokowi : Penyaluran Bansos Sudah Melalui Mekanisme dan Persetujuan DPR

Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga pangan yang melibatkan penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat dianggap sebagai langkah signifikan.

Pemberian bantuan sosial, termasuk bantuan beras yang telah dimulai sejak September 2023, dianggap sebagai respons terhadap kenaikan harga beras yang terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Baca juga : Buka Kongres XVI GP Ansor, Presiden Jokowi Ajak GP Ansor Sukseskan Pemilu

Presiden menjelaskan bahwa fenomena iklim El Nino menjadi faktor yang memicu kekeringan panjang, yang berdampak pada kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, bantuan langsung tunai (BLT) juga diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

“Program ini khususnya adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu,” tambahnya.

Presiden menekankan bahwa keputusan penyaluran bansos ini telah melibatkan mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan tegas, beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan semacam itu secara sendiri.

“Prosesnya telah sesuai dengan mekanisme kenegaraan dan kepemerintahan yang berlaku,” tandasnya.***

Editor : Hadiyin