LINGKARWILIS.COM – Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada MPR, DPR, dan DPD RI untuk meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Desakan ini berkaitan dengan polemik pencalonan Gibran di Pilpres 2024 yang dinilai bermasalah oleh forum tersebut, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara tersebut secara final dan mengikat.
Dalam surat yang dikirimkan pada Senin (2/6) forum menyampaikan delapan poin sikap dengan fokus utama pada permintaan agar proses pemakzulan Gibran segera dibahas.
“Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin,” ujar Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, Selasa (3/6).
Pencuri Helm Terekam CCTV di Glintung, Warga Malang Resah!
Bimo menegaskan bahwa meskipun ada delapan poin dalam sikap resmi forum, untuk saat ini pihaknya memprioritaskan permintaan pemakzulan. “Jadi poin yang nomor 8 dulu,” katanya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam sidang yang menggabungkan dua perkara—yakni Perkara Nomor 154 dan 159/PUU-XXI/2023—MK menolak seluruh permohonan para pemohon.
“Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang, Selasa (3/6/2025).
Ide Isi Toples Lebaran! 5 Resep Kue Kering Kurma Simple Ini Wajib Dicoba
Hakim Ridwan Mansyur juga menyatakan bahwa jabatan wakil kepala daerah termasuk dalam kategori jabatan publik yang relevan untuk penyetaraan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sesuai makna yang telah dijelaskan dalam Putusan MK sebelumnya.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan akhir MK menolak seluruh gugatan terkait hal tersebut. “Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucapnya.
Menanggapi desakan pemakzulan, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa Pilpres 2024 telah berjalan sesuai prosedur konstitusi.
Ia menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan terpilih dalam satu putaran pemilu.
“Pak Prabowo adalah Presiden yang sah menurut konstitusi dan Gibran adalah Wapres yang sah juga,” ujar Muzani dalam keterangan kepada awak media usai menghadiri acara di Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/5).
Reporter : Arief Juli Prabowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
