Lamongan, LINGKARWILIS.COM –Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Lamongan sepakat menolak tawaran kerja sama atau nota kesepakatan (MoU) yang diajukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM). Keputusan bulat ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Rabu (8/10).
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Ngayung, Supratman, selaku Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jawa Timur, dihadiri perwakilan kades dari seluruh kecamatan. Masing-masing kepala desa diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait tawaran MoU yang belakangan ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, sempat beredar rekaman percakapan yang diduga antara salah satu anggota Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (AABJI) dengan seorang kepala desa. Dalam rekaman tersebut, disebutkan bahwa sudah ada tujuh kecamatan yang diklaim bersedia menandatangani MoU, di antaranya Pucuk, Sekaran, Modo, Kembangbahu, dan Babat, serta beberapa desa di Kalitengah, Maduran, Sugio, Tikung, dan Sarirejo.
Baca juga : Isak Tangis Iringi Pemakaman Santri Ghifari Haikal, Dimakamkan di Samping Ayahnya di Lamongan
Lebih lanjut, isi rekaman juga mengungkapkan bahwa setiap desa diminta memberikan kontribusi awal sebesar Rp500 ribu, bahkan disebut harus dibayarkan rutin setiap bulan.
Menanggapi hal tersebut, Supratman menegaskan bahwa hasil rapat menunjukkan penolakan menyeluruh dari para kepala desa.
“Setelah mendengarkan berbagai testimoni dari teman-teman kades, kami sepakat menolak MoU dengan Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia maupun LSM lain di luar organisasi tersebut,” ujarnya didampingi sejumlah kepala desa, termasuk Kades Wudi, Zainul Muchid, dan Kades Sidorejo, Saptaya Nugraha Duta.
Supratman menjelaskan, penolakan ini muncul karena adanya indikasi permintaan MoU yang menyasar 13 kecamatan dengan puluhan desa di dalamnya. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan legalitas maupun dasar hukum dari lembaga tersebut.
Baca juga : Hujan Deras Disertai Angin Kencang Terjang Ngimbang, Lamongan, Rumah dan Fasilitas Umum Rusak
Sebagai tindak lanjut, para kepala desa berencana melaporkan hal ini kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan untuk memastikan legalitas AABJI.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) agar masalah ini bisa ditangani secara jelas dan transparan,” tegasnya.
Hasil keputusan rapat penolakan tersebut akan dituangkan dalam berita acara resmi yang akan ditandatangani oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Lamongan.
Dokumen itu rencananya akan diserahkan kepada Bupati Lamongan, Kejaksaan Negeri, dan Polres Lamongan sebagai bentuk sikap resmi pemerintah desa terhadap tawaran MoU yang dinilai tidak sesuai aturan.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
