NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Setelah sukses menertibkan 20 tiang provider internet ilegal di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Nganjuk, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk kini melanjutkan upaya penertiban ke 40 titik baru di wilayah lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari penegakan aturan terkait perizinan infrastruktur telekomunikasi yang selama ini diabaikan oleh sejumlah penyedia layanan.
Operasi ini melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapenda, dan Dinas PUPR, sebagai bentuk sinergi dalam menata kota dan menegakkan regulasi.
Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Suharono, menyatakan bahwa pemotongan tiang provider ilegal merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan.
“Kami tidak serta merta melakukan pembongkaran. Sebelumnya, sudah dilakukan imbauan dan teguran, namun tidak diindahkan. Ini menyangkut kepatuhan hukum dan wajah kota,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Baca juga : Festival Final dalam Rangka HAN 2025, Disdik Kota Kediri Dorong Anak PAUD Unjuk Prestasi dan Kreativitas
Tiang-tiang yang dibongkar kemudian diamankan sebagai barang bukti di kantor Satpol PP. Operasi ini menjadi peringatan keras bagi provider yang masih belum mengurus legalitas infrastrukturnya.
Wahyu Wijianarko, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Nganjuk, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengklasifikasikan tiang-tiang provider berdasarkan status perizinannya. Tiang berwarna hijau menandakan bahwa proses izin sedang berjalan, sedangkan merah berarti belum berizin alias ilegal.
Saat ini, dari 32 provider yang terdata, baru 17 yang telah mengajukan izin melalui aplikasi Si Pentol (Sistem Perizinan Terpadu Online), sebagian besar di wilayah Kecamatan Nganjuk. Sementara sisanya, terutama yang berada di wilayah pinggiran, belum melakukan proses perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023.
Baca juga : Ajak Peduli Sesama, Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang Kampus Kediri Gelar Donor Darah
“Perizinan ini tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Satu provider bahkan bisa berkontribusi hingga Rp300 juta per tahun,” terang Wahyu.
Dengan menyasar 40 titik tambahan di luar pusat kota, Pemkab Nganjuk berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, sekaligus mendorong pelaku usaha telekomunikasi untuk taat terhadap aturan.
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor: Hadiyin
