KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Sidang ketiga gugatan class action terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Kediri kembali digelar di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kamis (19/2/2026).
Persidangan dipimpin Hakim Ketua Khairul, S.H., M.H., dengan agenda pemeriksaan saksi serta pengajuan sejumlah alat bukti. Sidang masih berada pada tahap pembuktian awal dan belum memasuki pokok perkara.
Ketua kelompok warga penggugat, Supriyo, menyatakan pihaknya telah menunjukkan adanya kesamaan kepentingan, lokasi, serta dampak yang dialami warga akibat keberadaan TPA tersebut.
“Kesaksian para prinsipal dan warga mempertegas bahwa dampak yang dirasakan nyata dan berada dalam satu kawasan yang sama,” ujarnya usai sidang.
Baca juga : Disparbud Kabupaten Kediri Boyongan ke Kantor Baru di Kompleks Museum Sri Aji Joyoboyo
Dalam persidangan, tiga saksi dari unsur pengurus lingkungan dihadirkan, yakni Ketua RT 012 RW 003 Agung Prasetyo, Ketua RT 022 RW 005 Ipan Susanto, serta Ketua RW 002 Edi Purnawan. Mereka memaparkan kondisi faktual di lapangan, termasuk jarak TPA dengan permukiman warga yang disebut hanya sekitar 50 meter. Salah satu saksi bahkan meminta majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memastikan kondisi tersebut.
Supriyo juga menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur jarak ideal TPA dengan kawasan permukiman berkisar 1,5 hingga 3 kilometer. Ia menilai kondisi di lapangan tidak sesuai dengan standar tersebut.
Majelis hakim membuka peluang dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) untuk mengonfirmasi fakta-fakta sebelum perkara berlanjut ke pembahasan materi pokok gugatan.
Baca juga : Jelang Ramadan, Omzet Pedagang Bunga Sekar di Kediri Tembus Rp 1 Juta per Hari
Selain substansi perkara, Supriyo turut menanggapi evaluasi layanan persidangan yang sebelumnya menjadi perhatian. Ia menyebut keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Negeri Kota Kediri berdampak pada efektivitas jadwal sidang. Saat ini, jumlah hakim disebut sekitar enam orang, sementara tersedia tiga ruang sidang yang membutuhkan komposisi majelis lebih memadai.
“Jika satu hakim berhalangan, sidang bisa tertunda. Ini tentu memengaruhi layanan publik. Pengadilan sebagai institusi yang dibiayai negara harus mampu memberikan kepastian jadwal,” tegasnya.
LSM Saroja bersama Media Mata Saroja berencana mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung RI untuk mendorong penambahan hakim di Kota Kediri.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada Senin (23/2/2026) dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Para penggugat mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk dokumentasi sungai, lindi, serta foto kondisi lingkungan di sekitar TPA.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
