LINGKARWILIS.COM – Wali Kota Batu, Nurochman atau Cak Nur nama sapaannya menyampaikan apresiasinya atas masukan dan catatan strategis dari DPRD Kota Batu dalam Rapat Paripurna Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam forum tersebut, Cak Nur menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif.
Ia menyatakan bahwa sinergi yang baik antara kedua lembaga merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan dalam sambutannya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas kemitraan yang terjalin, serta diskusi yang konstruktif selama pembahasan pertanggungjawaban anggaran.
Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan APBD 2024, terutama pada sisi belanja daerah yang belum maksimal terserap. Hal ini berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Gerakan Pangan Murah, Warga Batu Serbu Lapangan Bulukerto
Meski begitu, ia menilai dinamika ini sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan ke depan.
Cak Nur menyoroti pentingnya dampak setiap pengeluaran anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan dijadikan landasan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan program pembangunan selanjutnya.
Terkait SiLPA yang tercatat mencapai Rp144,13 miliar, ia menilai angka tersebut mencerminkan efisiensi, namun sekaligus menunjukkan adanya belanja yang belum optimal terserap. Untuk itu, Pemkot Batu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, perencanaan program, dan kapasitas pelaksanaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan, hambatan teknis dan administratif akan dipetakan secara detail untuk kemudian dirumuskan solusi kolaboratif lintas sektor.
Ajak Peduli Sesama, Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang Kampus Kediri Gelar Donor Darah
Menanggapi evaluasi DPRD mengenai penurunan insentif fiskal dari pemerintah pusat, ia menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat indikator kinerja strategis, seperti pengendalian inflasi, percepatan belanja, serta fokus pada penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Wali Kota juga menyatakan komitmennya dalam mempercepat digitalisasi sistem pengelolaan PAD serta melakukan pembenahan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Dalam isu pengelolaan sampah yang turut disorot DPRD, Cak Nur menjelaskan bahwa Pemkot telah menyusun rencana aksi yang melibatkan semua lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga kota.
Ia menekankan bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas bersama demi menjaga citra Kota Batu sebagai destinasi wisata yang bersih dan nyaman.
